Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko (ketiga dari kiri) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mitra platform resmi Kartu Prakerja yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari (paling kanan) dan Direktur Digital Business Telkom Faizal R. Djoemadi (kedua dari kanan) di Jakarta, Jumat (20/3).
JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah disaranakan mengurungkan niat mengeksekusi Kartu Prakerja di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Qoumas. Bukan hanya itu, ia juga meminta agar anggaran Kartu Prakerja dialokasikan untuk bantuan sosial.
“Sejak gagasan penambahan Kartu Prakerja karena Covid-19 ini muncul, saya sudah menyatakan agar ditiadakan saja,” katanya dilansir dari JawaPos.com.
Yaqut menilai, pengalokasian anggaran Kartu Prakerja untuk bantuan sosial, sebab masyarakat lebih membutuhkan dibandingkan pelatihan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Entah bentuknya tunai atau dalam bentuk barang kebutuhan pangan. Rakyat lebih membutuhkan daripada pelatihan yang menikmati justru vendor yang hidupnya sudah berkecukupan,” ungkapnya.
Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal?.
Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
(jpc/pojoksatu)
Alamat: Jl. Kapten Pattimura No.35, km 08 RT. 34, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi 36129
Telpon: 0741.668844 - 0823 8988 9896
E-Mail: jambiupdatecom@gmail.com