1.665 Pasien Sembuh

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Jumlah pasien virus Corona (COVID-19) yang sembuh terus bertambah. Hingga Sabtu (2/5), ada penambahan 74 orang. Sehingga total yang sembuh berjumlah 1.665 pasien dari 10.843 orang yang terkonfirmasi positif.

“Data tersebut menunjukkan jumlah kasus positif bertambah 292 orang. Serta pasien meninggal bertambah 31 orang. Sehingga total meninggal sebanyak 831. Jumlah pasien dalam pengawasan(PDP) sebanyak 22.545 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 235.035 orang,” kata Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di Graha BNPB Jakarta, Sabtu (2/5).

Data tersebut menunjukkan penambahan bila dibandingkan sehari sebelumnya pada Jumat (1/5)/ Yakni terdata 1.591 pasien sembuh dari 10.551 kasus positif serta 800 orang meninggal dunia. Data yang dicatat Kementerian Kesehatan menunjukkan penambahan kasus positif terbanyak masih terjadi di DKI Jakarta. Yaitu 80 kasus. Disusul Jawa Barat 31 kasus, lalu Sulawesi Selatan dan Papua masing-masing 30 kasus.

Yurianto juga mendorong warga memanfaatkan layanan konsultasi medis daring dan mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Hal ini dalam upaya mengurangi risiko penularan COVID-19. “Konsultasi medis secara daring dan mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Karena akan memberikan risiko yang cukup besar penyebaran COVID-19. Mulai dari perjalanan dari rumah hingga antrean di rumah sakit. Kami mendorong masyarakat memanfaatkan layanan telemedicine yang disiapkan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menjalankan upaya-upaya mempercepat penanggulangan wabah. Termasuk melakukan pengujian spesimen pasien secara masif, menjalankan pelacakan kasus secara agresif, dan menerapkan karantina secara ketat. “Ini menjadi kunci dalam penyebaran COVID-19. Perlu dipahami bahwa faktor pembawa penyakit untuk COVID-19 adalah manusia atau orang. Maka membatasi aktivitas sosial mereka dengan kontak dekat adalah langkah yang baik,” paparnya.

Sementara itu, hasil survei Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menunjukkan 92,8 persen responden menyatakan karantina wilayah perlu dilakukan. “Karantina wilayah ini meliputi pembatasan keluar dan masuk suatu wilayah. Hal itu sebagai tambahan kebijakan sebelumnya yaitu menjaga jarak, perlindungan diri dan diam di rumah,” kata Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Tim Panel Studi Sosial COVID-19, Dicky Pelupessy, di Jakarta, Sabtu (2/5).

Hasil survei ini sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan pemerintah. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan adanya harapan masyarakat akan totalitas kebijakan meredam penyebaran virus.

Survei tersebut dilakukan terhadap 4.823 responden dengan 78,8 persen diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Panel Sosial untuk Kebencanaan ini terdiri atas peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE, serta Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia.

Dicky yang juga Wasekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengatakan dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah dapat menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi COVID-19. “Saatnya sekarang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” ucapnya.

Terkait seputar efektivitas anjuran pemerintah, sebanyak 47,3 persen responden menyatakan diam di rumah paling efektif dibandingkan anjuran jaga jarak dan perlindungan diri. Meskipun anjuran untuk diam di rumah dianggap paling efektif, desakan ekonomi yang tinggi dapat juga mendorong masyarakat untuk keluar rumah.

Sesuai dengan hasil survei tersebut, sebanyak 39,1 persen responden meyakini kebijakan yang tegas dari pemerintah dianggap bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Sebanyak 44,8 persen responden menyatakan cakupan karantina wilayah ada pada tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan 29,8 persen menyatakan cakupan karantina wilayah ada di tingkat provinsi.

“Harapan terbesar responden kepada pemerintah adalah melalui pemberian bantuan logistik dan finansial. Baik oleh pemerintah pusat (28,7 persen) maupun pemerintah daerah (28,1 persen) saat diberlakukan karantina wilayah,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris mengatakan UI akan terus mendukung pemerintah dalam penerapan intervensi sosial memerangi COVID-19. “Kami juga berharap hasil survei seperti yang dilakukan Tim Panel Studi Sosial COVID-19 turut berperan untuk mendukung pemerintah dalam memberikan gambaran untuk pengambilan kebijakan terkait COVID-19 yang tepat dan cepat,” katanya.

Survei yang dilakukan oleh Tim Panel Sosial Kebencanaan ini dilakukan secara daring pada tanggal 29-31 Maret 2020. Sebanyak 97,1 persen responden mengetahui istilah karantina wilayah. Sebanyak 69,3 persen mengaku cukup memahami istilah tersebut, dengan 35.1 persen responden mengetahui dari sosial media. Sedangkan 34,4 persen mengetahui dari media berita online.Studi yang telah dilakukan meliputi tiga aspek. Yakni keterbukaan informasi COVID-19, mobilitas dan transportasi, serta perspektif masyarakat terhadap karantina wilayah. (rh/fin)