Akibat Bencana Banjir, Tujuh Provinsi Terancam Puso

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA –  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan sejumlah daerah yang dilanda bencana banjir akan mengalami puso. Terdapat tujuh provinsi sebagai sentra penghasil beras tidak bisa melakukan produksi padi.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan dan Aceh.

“Daerah yang mengalami luas lahan terkena puso karena banjir dengan jumlah cukup besar (per tahun) adalah Sulsel 10 ribu hektar (ha), Jateng 9 ribu ha, Jabar 7 ribu ha, Aceh 6 ribu ha, Jatim 5 ribu ha, Lampung 5 ribu ha, dan Sumsel 4 ribu ha,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/2).

Lebih jauh dia mengatakan, berdasarkan pengamatan luasan lahan padi yang terkena banjir selama periode 2010-2019, tercatat rata-rata luas lahan yang terkena banjir per tahun adalah 1,74 persen atau setara dengan 237 ribu ha dari total luas tanam padi.

Adapun rata-rata luas lahan yang mengalami puso karena banjir per tahun adalah 0,49 persen atau setara 66 ribu ha dari total luas tanam padi.

“Untuk data banjir saat ini masih dihitung terus, jadi belum bisa terbitkan data hari ini karena masih berlangsung terus (perhitungannya),” kata Musdhalifah.

Pemerintah sendiri, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memonitor potensi curah hujan tinggi dan banjir di sentra produksi padi dan melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan penanganan lahan padi yang berpotensi puso akibat dilanda banjir.

“Langkah antisipasi pertama, Perum Bulog akan mengoptimalkan pembelian gabah petani khususnya di daerah yang harga Gabah Kering Panen (GKP) di bawah Harga Penetapan Pemerintah (HPP),” ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyampaikan data lokasi panen kepada Perum Bulog  sebagai acuan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani.

“Antisipasi selanjutnya yaitu pemberian bantuan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan pembelian dryer untuk mengoptimalkan penyimpanan gabah atau beras,” jelasnya.

BPS sendiri disebut Musdhalifah telah memprediksi puncak panen padi 2021 akan jatuh pada bulan Maret 2021. Kondisi tersebut sama dengan puncak panen pada tahun 2019.

“Prediksi produksi Gabah Kering Giling (GKG) Januari sampai dengan Maret 2021 sebanyak 16,94 juta ton atau setara 9,71 juta ton beras, artinya ini lebih tinggi 3,85 juta ton dibandingkan produksi beras Januari sampai dengan Maret 2020 lalu yang hanya sebanyak 5,86 juta ton,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso membenarkan bahwa di sejumlah daerah penghasil beras saat ini terganggu akibat curah hujan yang tinggi. Beberapa daerah itu terutama di wilayah Pantura Jawa, juga di sepanjang wilayah aliran Sungai Bengawan Solo. Namun demikian, ia memastikan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan pasokan.

“Sepanjang sampai hari ini tidak ada masalah, artinya teman-teman masih (survive). Justru saat ini sebagian sudah panen, artinya belum berpengaruh terhadap stok yang dibutuhkan,” ujar Sutarto kepada FIN, kemarin.

Dikatakan, sebagian wilayah saat ini memang terpengaruh akibat banjir, namun secara nasional kelangkaan stok akibat banjir tidak terjadi. “Tidak ada pengaruhnya karena beberapa daerah memang sudah mulai panen,” ucapnya.

Menurutnya, daerah tersebut sudah langganan banjir. Untuk itu, kata dia, pemerintah sudah melakukan sejumlah antisipasi tanpa menjelaskan antisipasi yang dimaksud.

“Daerah langganan banjir kan sudah ada dari dulu. Misalnya beberapa wilayah sepanjang Bengawan Solo, Demak, Kudus, Pati, itu adalah daerah-daerah yang curah hujannya tinggi sering terjadi banjir. Itu pemerintah sudah punya datanya, sudah di antisipasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, jika ikut asuransi, petani akan tenang dalam menghadapi kondisi buruk. Apalagi, Kementan bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) telah meluncurkan aplikasi Proteksi Pertanian (Protan) untuk memudahkan petani daftar atau klaim asuransi.

“Petani harus selalu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di lahan pertanian. Utamanya yang bisa menyebabkan gagal panen. Kondisi gagal panen bisa membuat petani merugi. Namun, kondisi tersebut bisa diatasi dengan asuransi,”  ujar Mentan SYL. (git/din/fin)