Tiga Menteri Jokowi Punya Kekayaan Triliunan, Ini Daftar Lengkapnya

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA– Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, para pejabat negara termasuk Menteri harus melaporkan harta kekayaan dalam LHKPN KPK.

Mengutip laman LHKPN KPK, Senin (13/9/2021) setidaknya ada tiga menteri yang punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Berikut daftar harta menteri ekonomi di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari urutan terbesar:

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno Rp 3,815 triliun

Menteri BUMN, Erick Thohir Rp 2,3 triliun

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makariem Rp. 1.284. Triliun

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rp 745,18 miliar

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia Rp 300,4 miliar

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Rp 260,61 miliar

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi Rp 226,8 miliar

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198,5 miliar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofjan A Djalil Rp 83,61 miliar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Kemenko, Muhadjir Effendy Rp 72.624.miliar

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa Rp 69,79 miliar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Rp 53,31 miliar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif Rp 51,69 miliar

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi Rp 42,96 miliar

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Rp 19,96 miliar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono Rp 18,6 miliar

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah Rp 17,08 miliar

Menteri Luara Negeri, Retno Marsudi Rp7.477.5 miliar

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono Rp2.428.7 miliar

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto Rp2.005.9 miliar

Menteri Sosial, Tri Risma Rp 8,58 miliar

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar Rp 8,45 miliar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo Rp 5,88 miliar

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki Rp 3,9 miliar