Gubernur Beri Waktu 3 Bulan, PT EBN Usulkan 22 Item Addendum

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Polemik perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Eraguna Bumi Nusa (EBN) masih belum rampung.

Terakhir pada rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) membahas addendum II di ruang Vidcon rumah dinas gubernur Selasa (10/1) Gubernur Al Haris memberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan semua polemik.

Dari addendum terbaru yang diajukan EBN Gubernur intinya meminta pemerintah untuk mengkajinya dan bisa diputuskan mana yang diterima dan tidak.

Seusai memimpin rapat dengan EBN kepada awak media Gubernur Jambi Al Haris menegaskan agar permasalahan Pemprov dan PT. EBN jangan terlalu lama, karena sebenaranya tidak ada kebuntuan.

”Hanya belum clear (rampung,red) saja, saya beri waktu kepada mereka untuk menyelasaikan paling lama tiga bulan,” harap Haris.

Hal ini ditegaskan Haris harus diselesaikan, karena pihaknya malu sudah 4 periode gubernur masalah Bangun Serah Guna (BOT) polemik ini belum selesai.

“Ini padahal pekerjaan yang mudah, dan kita tidak ada berkonflik di pengadilan, hanya antar kita saja,” ucapnya.

“Pada rapat ini saya menegaskan lagi paling lama 3 bulan permasalah sudah selesai, dan saya langsung ambil alih masalah ini. Karena pemerintah ini bekerja terukur, tepat dan cepat agar kita bisa beralih ke hal lainnya,” terangnya.

Ditanya tanggapan sementara dari PT.EBN , Haris mengakui sebenarnya dari pihak ketiga sudah mengajukan semua (addendum), hanya Pemprov dalam hal ini TKKSD yang di Ketua Sekda Provinsi Jambi saja yang belum clear. “(EBN) sudah ajukan semua, addendum sudah semua tinggal dilihat mana yang bisa disetujui dan tidak,” ucapnya.

Kepala Bagian Operasional PT. EBN Sigit Eko Yuwono mengatakan, rapat tersebut sebagai tindaklanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Jambi dan rekomendasi Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi, yang salah satunya agar dilakukan Adendum II terhadap pasal dan ayat yang multi tafsir dalam naskah Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru.

Pada saat rapat pembahasan tersebut PT. EBN menyampaikan usulan 22 item untuk dilakukan adendum berupa penambahan, pengurangan maupun penyempurnaan.

"Dari 22 item adendum ada beberapa yang dihapus, ada yang dirubah dan ada yang dikurangi," kata Sigit di ruang kerjanya, Rabu (11/1/2023).

Sigit mengungkapkan, permohonan adendum tersebut sudah diajukan kepada Pemprov Jambi pada tahun 2019 lalu dan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jambi, namun baru kemarin ditindaklanjuti.

"Artinya dari 3 tahun lalu baru kemarin ditindaklanjuti, Pak Gubernur (Al Haris, red) meminta adendum ini ditindaklanjuti dan diselesaikan di triwulan pertama ini (Januari-Maret) harus selesai," jelas Sigit.

Terkait temuan BPK dan Pansus DPRD Provinsi Jambi dijelaskannya, dalam perjanjian kerja sama pasal 25 ayat 1) huruf e disebutkan bahwa tambahan kontribusi tahap pengelolaan sebesar 70 persen dari total nilai kontribusi dibayarkan terhitung sejak izin pengelolaan diterbitkan oleh Pemrov Jambi.

"Faktanya Izin Pengelolaan baru diterbitkan 30 Juni 2022, seharusnya mulai sejak izin terbit itulah "argo" kewajiban membayar kontribusi berjalan baru diberlakukan, bukan dihitung dari tahun 2018 sehingga dianggap terlambat bayar dan dikenakan denda

sebagaimana temuan BPK yang mendasarkan pada tabel jadwal pembayaran yang tercantum dalam Dokumen Kontrak Kerja Sama yang antara pasal dan ayat yang satu dengan lainnya saling bertentangan atau tidak sinkron sehingga multi tafsir dan membingungkan.  Alhamdulillah pada pertamuan kemarin sudah ada titik temu, mendekati kesepakatan terkait adendum II," katanya.

Terpisah Koordinator TKKSD Pemprov Jambi Jangcik Mohza mengatakan, dari 22 item adendum yang disampaikan oleh PT EBN telah dilakukan personalisasi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada rapat kemarin menemukan titik temu. Artinya sekarang sudah klop dan masuk ke notaris terhadap item-item yang disepakati, ditolak dan lain sebagainya, sehingga bagaimanapun kedepannya PT EBN yang mengelola Pasar Angso Duo berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Diungkapkannya, PT EBN menjalin kerja sama dengan Pemprov Jambi bermula pada tahun 2014, namun mengenai adendum ini terjadi stagnan sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Pak Gubernur memberikan waktu satu bulan dalam triwulan I tahun 2023 kepada tim untuk melakukan penyelesaian adendum dan hal-hal lainnya terkait Pasar Angso Duo. Insya Allah saya optimis bahwa ini selesai, kemarin saja saat mimpin rapat langsung klop untuk MoU ya," ujar Asisten III Setda Pemprov Jambi itu.

Mengenai persoalan-persoalan terhadap temuan BPK, kontribusi tetap maupun kontribusi tidak tetap sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 dan PP 20 Tahun 2020 disampaikannya akan ditindaklanjuti pada kajian-kajian selanjutnya.

"Terkait hal itu akan ditindaklanjuti setelah adendum ini selesai dengan mengacu pada aturan yang berlaku," pungkasnya. (aba)