Komisi V DPR RI Tinjau Jalan Nasional di Batanghari, Fadhil Arief : Harus Ada Solusi dalam Waktu Dekat

JAMBIUPDATE.CO, BATANGHARI - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Bakhtiar beserta jajaran Forkopimda serta Kepala OPD menerima kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau jalan nasional di Kabupaten Batanghari. Kunjungan kerja Komisi V ini di dampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar beserta jajaran Kepala OPD Pemprov Jambi dan Pemkab Batanghari beserta Forkopimda. Kamis (19/01).

Rombongan meninjau kerusakan Jalan Nasional di Jalur Bulian-Tembesi yang kerap mengalami kemacetan panjang. Setelah peninjauan di Jalur Bulian-Tembesi, rombongan bertolak ke Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari untuk melakukan pertemuan membahas tentang jalan nasional Batanghari yang rusak akibat kendaraan batu bara.

Di hadapan rombongan yang dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dan juga Anggota DPR RI Dapil Jambi H Bakri, Bupati mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Karena rombongan dapat melihat langsung realita  yang ada di Kabupaten Batanghari.

“Jalan nasional Batanghari ini merupakan pusat pertemuan arus lalu lintas barang dan orang di Provinsi Jambi dan menghubungkan antara Sumatra Barat dan Sumatra Selatan,” ungkap Fadhil.

Ia menuturkan ruas jalan Bulian-Tembesi yang panjangnya 17 kilometer sering mengalami kemacetan hingga mencapai tujuh sampai delapan jam. Padahal normalnya Bulian-Tembesi hanya memerlukan waktu tempuh 30 menit.

Bupati Fadhil Arief meyakini dengan niat baik bersama dengan mengolaborasikan usaha bersama sehingga diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin kehadiran Anggota Komisi V DPR RI akan memberikan solusi yang akan mendatangkan pemanfaatan besar bagi masyarakat. Tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jambi yang nanti muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya di Batanghari,” tuturnya.

Sebagai Pemerintah Kabupaten tentunya ada batasan kewenangan yang tidak bisa mendorong itu. Dirinya tetap mengusulkan jalan khusus angkutan batu bara walaupun regulasi itu tidak mengatur kewenangannya ada pada Pemkab Batanghari.

“Solusi permanen tidak bisa dalam waktu dekat. Kita perlu solusi dalam waktu dekat yang bisa mengurai kemacetan lalu lintas yang ada di tengah masyarakat. Dengan itu tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan dan mengganggu lalu lintas ekonominya,”sebutnya.

Sementara itu, Ketua kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi V DPR RI atau Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan kedatangan pihaknya untuk melihat secara langsung kondisi jalan nasional.

"Setelah kita ke lokasi melihat bagaimana kondisi jalan nasional yang sangat memprihatinkan. Jadi mudah-mudahan dalam kunjungan ini, ke depan ini dapat menjadi prioritas buat kementerian PUPR selaku mitra kerja komisi V untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran APBN kita dalam penanganan jalan nasional di Provinsi Jambi," katanya.

Andi Iwan juga mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan dari kementerian PUPR, dibutuhkan anggaran Rp 1.2 triliun untuk peningkatan kualitas jalan nasional di Provinsi Jambi.

"Sehingga menjadi kondisi yang mantap Namun kita berharap dengan kondisi tersebut pengalokasian dana ini jangan sampai mubazir. Truk-truk yang overload over dimensi harus ditertibkan," pungkasnya.

(rza)