Warga 5 Nagari Sumbar Akhirnya Memberi Restu, yang Sempat Tolak Tol Padang-Pekanbaru

JAMBIUPDATE.CO, SUMBAR - PT. Hutama Karya (Persero) selaku Pengembang Jalan Tol Trans Sumatera telah mendapat laporan bahwa proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru di wilayah 5 Nagari Provinsi Sumatera Barat kini telah menemukan titik temu. 

Lukman Edy, Wakil Komisaris Utama PT. Hutama Karya seperti dikutip dari padang.co mengatakan, informasi dukungan 5 Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk lahan Tol Padang-Pekanbaru telah mereka terima dan berharap pemerintah kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 

Koordinasi menjadi sangat penting agar Gubernur Sumbar bisa segera menerbitkan Penlok atau Penetapan Lokasi.

Apabila Penlok jalan tol Padang-Pekanbaru tuntas maka proses bisa berlanjut ke ranah teknis oleh Dinas PUPR. 

Barulah kemudian Lembaga Manajemen Aset Negara bisa melakukan kajian. Sampai akhirnya turun KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan Konsultasi Publik.

Sebagai pengembang, Hutama Karya kata Edy siap membiayai pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota.

Dana untuk pembangunan Tol Padang-Pekanbaru secara prinsip telah disiapkan.

Khusus di wilayah Limapuluh Kota, akan ikut terlibat JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam pekerjaan pembangunan terowongan.

Lambatnya restu masyarakat 5 Nagari di Sumbar dalam memberikan lahan, diakui Edy telah menyebabkan beberapa perubahan rencana. 

Sejatinya pekerjaan dimulai di wilayah Sumbar namun karena terhalang pembebasan lahan, pekerjaan dialihkan di Riau.

Riau ketiban rejeki, sesi Tol Muara Fajar-Kubang kemudian didahulukan, tertundalah jatah tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 kilometer. 

Sementara itu, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Bupati Limapuluh Kota mengatakan laporan dukungan dari lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk jalan tol Padang-Pekanbaru sudah diteruskan kepada Pemprov Sumbar.

Pemkab Limapuluh Kota kata Safaruddin akan mengawal setiap tahapan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di wilayah mereka sehingga nantinya nanti bisa berjalan transparan sesuai aspirasi warga terdampak jalan tol.

Pemerintah katanya tentu juga akan mempertimbangkan banyak hal termasuk dampak sosial yang ditimbulkan. 

Walau bagaimanapun, semua pihak juga membutuhkan jalan tol untuk pemasaran produk, pengembangan pariwisata dan menggerakkan ekonomi. 

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah pernah menjamin, pembangunan tol Padang-Pekanbaru tidak akan merugikan Sumatera Barat.

“Pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini untuk kelancaran dan peningkatan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Gubernur yang biasa dipanggil Buya ini. (*)