Kembali Bergejolak Warga Sumbar Tolak Jalan Tol, Pembangunan dari Arah Riau Jalan Terus

JAMBIUPDATE.CO, RIAU - Gejolak penolakan warga Sumbar (Sumatera Barat) atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Padang khususnya di trase Payakumbuh-Pangkalan sepertinya tak menghentikan pembangunan tol dari arah Provinsi Riau. 

Dari Pekanbaru, ruas jalan tol menuju Padang telah dimulai dari trase Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 31 kilometer. Khusus trase ini konstruksinya telah rampung 100 persen dan telah operasi sejak diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo 4 Januari 2023 lalu. 

Kini, sedang dalam konstruksi trase lanjutan Pekanbaru-Bangkinang yaitu tol Bangkinang-Koto Kampar. Trase ini  progresnya telah mencapai 73,6 persen. 

Koentjoro, Direktur Operasi III Hutama Karya mengatakan, dalam target tol Bangkinang-Koto Kampar akan rampung tahun 2023 ini. 

Di tengah muncul kembali gejolak penolakan warga Sumbar atas pembangunan jalan tol di 5 Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, PT Hutama Karya selaku pengembang Tol Pekanbaru-Padang memang tak terganggu, akan terus melanjutkan pembangunan dari arah Riau.

Tol Pekanbaru-Padang dari arah Riau akan melalui 6 seksi , yaitu tol Pekanbaru-Bangkinang, tol Bangkinang-Pangkalan, tol Pangkalan-Payakumbuh, tol Payakumbuh-Bukittinggi, tol Bukittinggi-Sicincin dan tol Sicincin-Padang. 

Apabila seksi Bangkinang – Koto Kampar terhubung, tak hanya mendekatkan Riau dan Sumbar, namun juga akan membuka akses pariwisata ke Candi Muara Takus sebagai salah satu destinasi paling populer di Riau. 

“Sebelumnya dari kota Bangkinang 1,5 jam, dengan adanya tol ini hanya sekitar 45 - 50 menit menuju candi Muara Takus,” lanjut Koentjoro. 

Koentjoro juga optimis ruas-ruas dari Pekanbaru hingga Koto Kampar diprediksi akan menjadi tol dengan kontribusi trafik dan pendapatan terbesar dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Muncul Lagi Gejolak Penolakan Jalan Tol 

Lukman Edy, Wakil Komisaris Utama PT. Hutama Karya pada Jumat (27/1) mengatakan, pihaknya telah menerima laporan bahwa proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru di wilayah 5 Nagari Provinsi Sumatera Barat telah menemukan titik kesimpulan berupa dukungan dari 5 Nagari. 

Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Bupati Limapuluh Kota seperti dikutip dari padeks.co juga ikut menegaskan bahwa laporan dukungan dari 5 Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk jalan tol Padang-Pekanbaru itu telah pula diteruskan kepada Pemprov Sumbar.

Pemkab Limapuluh Kota kata Safaruddin akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di wilayah mereka agar berjalan transparan sesuai aspirasi warga terdampak jalan tol.

Namun sepertinya gejolak penolakan jalan tol dari warga Sumbar khususnya di 5 Nagari Kabupaten Limapuluh Kota masih akan terus berlangsung. 

Ezi Fitriana, Sekretaris FORMAT (Masyarakat Terdampak Jalan Tol) Limapuluh Kota mengatakan masyarakat sangat kecewa dengan kebijakan kepada daerah yang telah merekomendasikan trase Payakumbuh-Pangkalan dibangun di 5 Nagari. 

Kata Ezi, Bupati Limapuluh Kota telah memaksa wali nagari mencabut penolakan. Pencabutan ini kata Ezi sebenarnya tak memberi pengaruh apa-apa terhadap aspirasi ninik mamak dan masyarakat yang terdampak. 

Bahkan upaya pemaksaan ini tegas Ezi, semakin membulatkan tekad masyarakat untuk meminta kembali pengalihan trase tol ke daerah lain. Kini bahkan masyrakat telah mengumpulkan tanda tangan penolakan. 

Langkah besar lainnya, FORMAT dibantu oleh Walhi bersama dua LSM di Jepang, telah pula mengirim surat penolakan pembangunan jalan tol di 5 Nagari, surat diantar langsung ke Kantor JICA di Tokyo Jepang.

Isi surat diantaranya meminta JICA sebagai salah satu donatur pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan asal Jepang, menghentikan kucuran dana untuk pembangunan jalan tol.

Adapun alasan penolakan masyarakat, diantaranya karena jalan tol melewati kawasan padat penduduk, karena melewati lahan produktif dan berdampak pada situs adat yang dilalui tol.

Menteri PUPR : Jika Tanah Clear Kita Percepat

Sementara itu mengutip keterangan resmi  Badan Pengelola Jalan Tol, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jika tak ada lagi kendala lahan maka pemerintah sebenarnya siap melanjutkan dan mempercepat pembangunan ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumatera Barat.

"Jika Seandainya terkait  tanahnya clear, maka kita siap melanjutkan dan mempercepat pembangunannya," tegasnya.

Adapun pembangunan Tol Padang–Sicincin sebenarnya telah dimulai pada Februari 2018 dengan progres pembebasan lahannya mencapai 81,2%. 

Berbagai strategi sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk urusan pembebasan lahan, diantaranya membentuk tim percepatan pembebasan lahan jalan tol guna menyokong Kementerian PUPR untuk pemberkasan dan mediasi sengketa. 

Pemerintah Riau Mepet Terus 

Di tegah gejolak pembebasan lahan yang tak juga rampung di Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Riau sepertinya tak berhenti melakukan pendekatan dan jaminan bahwa pembangunan jalan tol di wilayah Riau akan aman. 

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan dalam keterangannya Sabtu (4/2) mengatakan bahwa Keberadaan JTTS di Provinsi Riau telah memberi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Kehadiran jalan tol diperkirakan mempercepat pertumbuhan barang dan jasa. “Sehingga daya saing Provinsi Riau akan semakin meningkat,” lanjutnya.  

Pemprov Riau ditegaskan Job, akan terus mendukung segala kebutuhan untuk keberlanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Provinsi Riau.

Melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang telah ditandatangani sejak 11 Oktober 2017,  bertindak sebagai pengembang ruas Tol Padang-Pekanbaru adalah PT Hutama Karya . 

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.064 km dengan 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol Operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (141 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan Binjai (17 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2, 3 dan 4 (37 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (12 km), Tol Bengkulu - Taba Penanjung (18 km) dan Tol Bangkinang - Pangkalan (31 km). (*)