1.299 RT di Kota Jambi Gelar Pilkate! Ketua RT Terpilih akan Terima Gaji Tetap hingga Jaminan Kematian

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Sebanyak 1.299 Rukun Tetangga (RT) di Kota Jambi akan melaksanakan Pemilihan Ketua RT (Pilkate) serentak pada Sabtu, 26 April 2025. Pemilihan ini menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat kepemimpinan di tingkat lingkungan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Noverintiwi Dewanti, menjelaskan bahwa dari total 1.650 RT di Kota Jambi, hanya 1.299 yang ikut serta dalam Pilkate kali ini. Sebanyak 351 RT lainnya tidak ikut karena masa jabatannya belum mencapai setengah periode.

BACA JUGA: Tinjau Pilkate di RT 14 Kenali Asam, Wako Maulana: Ini Bagian dari Proses Demokrasi

“Sebanyak 351 RT yang tidak ikut Pilkate serentak ini, masa jabatannya otomatis diperpanjang mengikuti masa jabatan Ketua RT yang terpilih pada pemilihan kali ini,” ujar Noverintiwi.

Ia menambahkan, proses Pilkate akan dimonitor secara berjenjang oleh lurah, camat, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Jambi. “Kita juga dibantu pihak kepolisian dan TNI. Tidak ada pengamanan khusus, tetapi Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas berkeliling melakukan monitoring,” katanya.

Noverintiwi juga menegaskan bahwa jika hanya ada satu calon di suatu RT, warga bisa langsung melakukan musyawarah mufakat atau penunjukan langsung. “Sebenarnya seluruh RT di Kota Jambi sudah pernah melaksanakan pemilihan. Tahapannya sama seperti sebelumnya,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur Jambi Al Haris Salurkan Hak Pilih di RT 21, Bentuk Menyukseskan Pilkate Kota Jambi

Untuk gaji RT di 2025, Noverentiwi mengatakan penganggarannya sudah disusun pada 2024 lalu.

"Gaji masih sama yaitu Rp750 ribu. Tapi tindak menutup kemungkinan nantinya akan naik. Sesuai dengan komitmen kepala daerah, tidak menutup kemungkinan sekretaris dan bendahara akan digaji di masa yang akan datang," jelasnya.

Selain menerima gaji, ketua RT terpilih juga akan mendapat jaminan kematian dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut Pilkate serentak ini sebagai langkah nyata mewujudkan visi “Kota Jambi Bahagia” melalui penguatan struktur kepemimpinan lingkungan. Ia menyatakan bahwa seluruh tahapan Pilkate mulai dari pendaftaran, sosialisasi, hingga pemungutan suara dilakukan secara serentak.

“Pemilihan ini bukan hanya soal memilih pemimpin lingkungan, tapi juga bagian dari proses pembelajaran demokrasi,” ujar Maulana. “Harapannya, masyarakat bisa lebih dewasa dalam menyikapi hasil pemilihan. Yang kalah menerima, yang menang merangkul,” tambahnya.

Maulana juga membuka kemungkinan ke depan bahwa sekretaris dan bendahara RT bisa mendapatkan honorarium. “Sesuai komitmen kepala daerah, tidak menutup kemungkinan sekretaris dan bendahara juga akan digaji di masa depan,” ujarnya.

Usai pemilihan, para Ketua RT terpilih akan dilantik secara bersama pada 15 Mei 2025. Pelantikan dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Jambi, namun lokasi masih bisa berubah tergantung situasi.

“Setelah pelantikan, akan ada program retreat satu hari bagi seluruh Ketua RT. Isinya pembekalan dan penguatan kapasitas,” kata Maulana.

Dalam pembekalan tersebut, Pemkot Jambi berencana melibatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk memberikan materi terkait pencegahan radikalisme.

“Ketua RT adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka harus memahami bagaimana mengenali tanda-tanda radikalisme dan menjaga lingkungannya tetap aman,” tegas Wali Kota.

Selain Densus 88, sejumlah instansi lain seperti BNPB/BPBD juga akan terlibat. Mereka akan memberikan materi terkait penanganan kebencanaan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta penguatan wawasan kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Ketua RT harus siap menghadapi tantangan sosial, bencana, hingga isu keamanan. Mereka adalah agen perdamaian dan ketahanan sosial di lingkungannya,” pungkas Maulana.

Tingginya antusiasme warga terlihat dari banyaknya calon yang mendaftar dan melengkapi syarat administratif seperti surat sehat dan bebas narkoba. Mereka bahkan aktif berkampanye melalui media sosial untuk menarik dukungan warga. (hfz)