Selama Tiga Bulan, Inspektorat Tebo Lakukan Pengawasan Menyeluruh ke Desa-Desa

JAMBIUPDATE.CO, MUARATEBO – Inspektorat Kabupaten Tebo mulai melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Inspektur Kabupaten Tebo, Nafri Junaidi, mengatakan kegiatan pengawasan terhadap OPD telah dimulai sejak Senin (6/1/2026). Dalam pengawasan tersebut, Inspektorat menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan serta prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BACA JUGA: Yamaha Grand Filano Jadi Skuter Matic Favorit Anak Muda Jambi, Stylish dan Irit BBM

“Sudah kita mulai sejak Senin kemarin,” ujar Nafri, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan ini, Inspektorat Kabupaten Tebo berharap dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Setelah pengawasan di tingkat OPD, Inspektorat Tebo dijadwalkan akan melanjutkan kegiatan pengawasan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tebo mulai 19 Januari 2026. Pengawasan tersebut akan berlangsung selama tiga bulan.

BACA JUGA: Wamen PU Diana Tutup Turnamen Gateball Gubernur Jambi Cup 2026, Puji Jambi Sudah Punya Klub Hingga ke Sekolah-Universitas

Menurut Nafri, pengawasan ke desa bertujuan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan disiplin dan akuntabilitas aparatur desa.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menaati ketentuan yang berlaku selama kegiatan pengawasan berlangsung, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

BACA JUGA: Jaksa Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Driver Ojol

Khusus terhadap 53 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Inspektorat Tebo akan melakukan pemeriksaan kepatuhan secara lebih mendalam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan sesuai aturan, terutama menjelang dan selama tahapan Pilkades.(bjg)