Bunga Kredit Tinggi, Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

Salah satu penyebab utama ekonomi Indonesia sulit tumbuh cepat dan berkualitas adalah tingginya bunga kredit perbankan, terutama di bank-bank besar yang seharusnya menjadi motor pembiayaan sektor riil. Dalam kondisi normal, bunga kredit berfungsi sebagai alat seleksi risiko.

Namun ketika bunga bertahan di level tinggi secara sistemik, ia berubah menjadi penghambat struktural pertumbuhan. Dunia usaha tidak lagi berbicara soal ekspansi dan inovasi, melainkan bertahan dari tekanan biaya modal yang mahal.
Data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) menunjukkan realitas tersebut.

BACA JUGA: Ini Dia Jadwal dan Langkah 4 Tim ke Semi Final Gubernur Cup Jambi 2026

Hingga pertengahan 2025 lalu, rata-rata bunga kredit perbankan nasional masih berada di kisaran 9–10 persen, bahkan ketika suku bunga acuan Bank Indonesia sudah berada di level sekitar 5 persen. Di bank-bank Himbara, gambaran bunganya relatif seragam.

Kredit korporasi, misalnya, berada di kisaran 8–8,5 persen, lalu, kredit ritel dan komersial berkisar 9–13 persen, kredit mikro bahkan mencapai 12–14 persen, sementara kredit konsumsi non-KPR masih berada di atas 8–9 persen.

BACA JUGA: Ini Daftar 84 Pejabat Eselon II, III dan IV Pemprov Jambi yang Dikukuhkan dan Dilantik

Angka-angka ini menunjukkan satu hal penting, biaya modal di Indonesia masih mahal, terutama bagi UMKM dan sektor produktif yang justru menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Bunga kredit yang tinggi menciptakan distorsi orientasi perbankan.

Bank lebih rasional menempatkan dana pada instrumen rendah risiko seperti Surat Berharga Negara atau simpanan valas berbunga tinggi, ketimbang menyalurkan kredit produktif yang berisiko tetapi berdampak besar bagi ekonomi riil.
Keengganan perbankan menurunkan bunga kredit menjadi sangat ironis ketika kita melihat data Net Interest Margin atau NIM perbankan Indonesia yang masih bercokol di kisaran 5 persen, sebuah angka yang menjadi anomali di kawasan ASEAN.

?Sebagai perbandingan, bank-bank di Thailand, Malaysia, dan Singapura rata-rata bekerja dengan NIM di bawah 3 persen. Artinya, perbankan di negara tetangga jauh lebih efisien dalam menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif dengan margin yang tipis namun volume yang besar. Sebaliknya, perbankan kita seolah menikmati zona nyaman dengan mengambil margin tebal dari selisih bunga dan lebih gemar memarkir likuiditasnya pada instrumen malas seperti Surat Berharga Negara ketimbang menyalurkan kredit produktif yang berisiko namun berdampak besar.

BACA JUGA: Terungkap Dalam RDP di Komisi III DPR RI, Begini Kronologis Kasus yang Menjerat Guru Honorer di Muaro Jambi

Akibatnya, terjadi paradoks, likuiditas perbankan longgar, tetapi kredit produktif tetap mahal dan selektif. Transmisi kebijakan moneter pun tersendat di tengah jalan.

Dampak langsungnya terasa di sektor riil. Industri padat karya menunda ekspansi, UMKM menghindari kredit investasi, dan pelaku usaha lebih memilih skala aman ketimbang memperbesar kapasitas produksi. Dalam struktur seperti ini, pertumbuhan ekonomi kehilangan daya dorong internal. Konsumsi rumah tangga ikut melemah karena kredit konsumtif juga mahal, sementara pendapatan riil masyarakat tidak tumbuh secepat kenaikan biaya hidup.

Lebih jauh lagi, bunga kredit tinggi memperdalam ketimpangan ekonomi. Kelompok bermodal besar tetap dapat mengakses pembiayaan murah atau memanfaatkan instrumen keuangan, sementara pelaku usaha kecil dan kelas menengah terjebak pada kredit mahal, bahkan terdorong ke pinjaman informal dan pinjol. Ekonomi pun tumbuh tidak inklusif: angka makro terlihat stabil, tetapi basis mikro rapuh dan daya beli masyarakat melemah.

Jika kondisi ini terus dipertahankan, Indonesia berisiko masuk dalam jebakan pertumbuhan rendah (low growth trap). Investasi tidak agresif, produktivitas stagnan, dan negara semakin bergantung pada konsumsi jangka pendek serta belanja pemerintah. Dalam konteks ini, bunga kredit tinggi bukan lagi sekadar konsekuensi pasar, melainkan masalah struktural kebijakan.

Selama biaya modal tidak diturunkan secara nyata dan kredit produktif tidak benar-benar diprioritaskan, maka ekonomi Indonesia akan sulit tumbuh cepat, sulit naik kelas, dan sulit adil secara sosial.(*)