DPD RI Fasilitasi Pertemuan Masyakarat, Pemrov Jambi dan PT SAS

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum merespons aspirasi terkait polemik rencana pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara, Kamis (29/1/2026).

Pertemuan yang digelar di aula Rumah Dinas Gubernur Jambi ini untuk mempertemukan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan masyarakat.

BACA JUGA: Gaji Karyawan Tak Layak, BPJS Nihil, Izin Sholat Tidak Bisa, Ratusan Karyawan Demo PT SHPI

Pertemuan itu dipimpin Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim. Hadir anggota DPD RI Jambi, Sum Indra dan belasan anggota lainnya.

Abdul Hakim menyampaikan bahwa agenda rapat bertujuan untuk mendengar secara langsung persoalan dan penjelasan dari semua pihak terkait. Harapannya polemik yang terjadi saat ini bisa menemukan solusi terbaik untuk semua pihak.

BACA JUGA: Kunjungan RSUD Sarolangun 2025 Tembus 45 Ribu Pasien, Pendapatan Over Target

“Kita ingin mendengar langsung dari semua pihak, terutama terkait persoalan yang ada saat ini,” kata Abdul Hakim.

Ia menyebutkan bahwa dari hasil pertemuan, masih ada beberapa catatan tekait pembangunan oleh PT SAS. Beberapa catatan itu yaitu terkiat persoalan izin beberapa hal lainnya.

"Kita mendorong untuk segera ada pertemuan kembali untuk segera mencari solusi. Nanti akan di kawal oleh pak Sum Indra," katanya.

BACA JUGA: Sahli Menteri LH : Jambi Jadi Contoh Gerakan Tanam Pohon Serentak

Terkait persoalan lainya yang menjadi tupoksi DPD RI, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan pihak terkiat di Jakarta. "Kita tentu juga berharap keberadaan pembangunan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jambi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota BAP DPD RI, Sum Indra, menegaskan bahwa tugas DPD RI adalah menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjembatani penyelesaian masalah agar tidak berlarut-larut.

“Tugas anggota DPD RI menampung aspirasi masyarakat. Kami ingin menyatukan semua pihak agar semua bisa terselesaikan,” ujarnya.

Namun ia juga menekankan pembangunan dan investasi harus tetap berjalan untuk menopang ekonomi daerah. Sum Indra menyebut PT SAS diharapkan tidak memindahkan aktivitasnya ke daerah lain.

“Pembangunan tetap jalan untuk perbaikan ekonomi, investasi menjadi solusi untuk pembiayaan daerah. PT SAS tak boleh pindah ke daerah lain. Jangan batu bara dari Jambi tapi transportasi daerah lain,” pungkasnya. (aiz)