PDIP Tak Dapat Kursi Ketua

Alat kelengkapan dewan di DPRD Provinsi Jambi selesai ditetapkan. Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi berhasil menempatkan kadernya di posisi ketua Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dewan di periode ini.

Satu fraksi yang tak berhasil menempatkan kadernya sebagai ketua di alat kelengkapan dewan adalah Fraksi PDIP. H Abdul Halim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang juga dari Fraksi PDIP dikonfirmasi Selasa (11/2) menyampaikan, pembagian komisi itu bukan dijatah untuk fraksi.

“Ini mungkin nasib keberuntungan kami tak ada. Ini kan sebenarnya soal lobi oknum dari anggota masing-masing yang berada di masing-masing komisi yang sudah ditempatkan. Jadi bukan ada pembagian jatah dan rekayasa dari awal, itu tak ada,” ungkapnya.

Di periode sebelumnya, Fraksi PDIP menempatkan kadernya, Luhut Silaban sebagai ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi. Namun, periode kali ini, dia menolak jika fraksi berlambang banteng ini ditinggalkan. “Kami kan dalam posisi setiap tahun selalu ada dapat. Mungkin kali ini bagian kawan lain. Kami juga data sekretaris di Komisi IV. Walau tak dapat ketua, namun kita sudah mengeyam komisi II. Lantas kami merasa ditinggalkan, itu tidak,” sebutnya.

Dia menyatakan, ini sudah menjadi keputusan, sehingga memang harus diterima. “Ya kita bicara dalam kelembagaan ini musyawarah. Jadi hasil musyawarah ini harus diterima. Kalau bagi kita ini tak masalah, kita legowo dalam posisi hari ini mungkin kami tak bisa menempatkan orng-orang kami di ketua komisi, bukan berarti kami harus kecil hati. Namun ini demokrasi, jadi ini proses pembelajaran jadi ini pelajaran berpolitik,” ujarnya.

Dalam paripurna penetapan alat kelengkapan dewan kali ini dihadiri oleh sebanyak 41 anggota dewan dari 45 anggota secara keseluruhan. Dikatakan Abdul Halim, empat orang yang tak hadir sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran mereka.  “Tadi pak Kaharuddinsyah sakit dan ibu Dillah sakit dan dua lagi itu izin,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, dalam prosesnya, memang diadakan votting untuk memilih ketua Badan Kehormatan (BK). “Di Tatib memang harus votting. Jadi setiap fraksi mengusulkan satu nama. Namun di BK harus ada hanay 5 orang, jadi yang dua dieliminir, dalam arti kata diadakan pemilihan. Jadi rangking 1 sampai 5 dimasukkan ke BK, yang 2 lagi dimasukkan ke Banmus,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi, AR Syahbandar mengatakan, penetapan sebelumnya dilakukan sesuai harapan. Dia menegaskan, selama pemilihan tersebut dilakukan dengan votting. “Yang saya tahu semuanya divotting dari mulai  komisi I sampai IV dan juga yang lainnya,” sebutnya.
--batas--
Jadi, katanya, kegiatan dewan ke depan sudah bisa dilaksanakan dengan struktur yang sebenarnya. “Nanti itu sudah disahkan dan tunggu SK keluar dan mulai hari ini sudah bisa bekerja. Kendala tidak ada, hanya saja ini ada votting juga, tak berjalan mulus juga,” ujarnya.

Soal fraksi Gerakan Keadilan mendapatkan ketua Komisi I, dia menerangkan, itu cukup memuaskan. “Walau kita fraksi gabungan, namun kita dapat ketua Komisi dan I Sekretaris Komisi. Jadi Alhamdulillah juga, kami siap bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Madian Saswadi, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi mengatakan, mereka mendapatkan posisi sebagai ketua KOmisi IV. “Ini merupakan amanah, diharapkan nantinya di bawah Pak Bambang Bayu, bisa menjalankan fungsi dan peran komisi IV dalam menjalankan fungsi DPR,” ujarnya.

Dia menerangkan, komisi IV ini mitranya berkaitan langsung dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang diharapkan komisi IV bisa lebih berperan menjalankan fungsinya. Karena selama ini banyak sorotan, contohnya bidang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial. “jadi memang harus diawasi,” tegasnya.

Azwan Zahari, Ketua Fraksi Demokrat sendiri menilai, posisi sebagai Ketua Komisi II yang dipegang Nurkamal memang harus dijalankan. “Yang jadi perhatian apakah bisa kita menyelesaikan tugas kita ke depan. Waktu kita kan singkat lagi dan masih banyak PR yang harus diselesaikan. Jadi kita harus fokus,” tandasnya.

Dia menerangkan, dengan kadernya di Komisi II tersebut, Fraksi Demokrat merasa mampu untuk menjalankan posisi itu. “Saya rasa pak Nurkamal memang pas disana dan memang mampu,” ujarnya.

sumber: jambi ekspres