Pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over di kawasan Simpang Mayang masih menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai.
Meski Pemkot Jambi sudah menggelar pertemuan beberapa waktu dengan warga setempat, namun warga masih enggan menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan tersebut.
Nayun, salah seorang warga yang lahannya terpakai, mengatakan, pihaknya tetap menolak menyerahkan lahan untuk pembangunan tersebut. Menurutnya, selain pekarangan dan halaman parkir yang semakin sempit, pembebasan lahan tersebut juga tidak memperhatikan fakor ekonomi warga.
‘‘Kita menolak keras pembebasan lahan fly over, karena sangat merugikan warga. Ekonomi kami bisa terganggu, lahan parkir depan ruko semakin sempit, otomatis pelanggan bisa jadi berkurang,’‘ ungkapnya.
Selain itu menurutnya banyak dampak yang diakibatkan pembangunan fly over yakni ruko milik warga yang berada di bawah fly over nantinya tidak bisa berkembang, selain itu juga warga mengkhawatirkan terjadinya kerusakan bangunan akibat pengeboran terkait pembangunan tersebut.
‘‘Tidak efektif pembangunan fly over tersebut, macet kan tidak ada lagi untuk apa dibangun fly over,’‘ tambahnya.
Tidak hanya itu, ganti rugi yang paling rendah sesuai NJOP Rp 537 ribu hingga yang paling tinggi Rp 802 ribu meter persegi juga dikatakannya tidak sesuai. Katanya berapa pun ganti rugi atas lahan yang akan digunakan, warga tetap akan menolak.
‘‘Siapo yang mau duit, dak katek orang yang mau duit ganti rugi itu, apolah duit itu,’‘ tukasnya.
Lantas, bagaimana dengan hasil pertemuan Pemkot dengan warga yang berujung dengan turunnya surat izin pembebasan lahan? Dikatakan Nayun, yang menghadiri panggilan tersebut bukanlah atas nama warga melainkan atas nama pribadi.
‘‘Itu bukan perwakilan kami, tidak ada informasi sampai ke kami kalau ada perwakilan warga yang dipanggil,’‘ tukasnya, seraya menegaskan semua warga di sepanjang lahan menolak keras pembebasan lahan tersebut.
‘‘Yang pastinya warga tidak setuju pembebasan lahan ini, mereka (warga, red) menolak keras pembebasan lahan ini,’‘ tandasnya.
Terpisah Sekda Kota Jambi Daru Pratomo mengatakan, dalam kepentingan umum warga tidak dapat menolak. ‘’Bagaimanapun itu, pembebasan lahan akan tetap dilakukan,’’ tegas Sekda.
‘‘Itu kan ada peraturan yang baru tahun 2012 masalah pengadaan tanah. Itu pada intinya masyarkat dan segala macamnya kalau untuk pasilitas umum masyarakat tidak bisa menolak.Bagaimana pun fly over tetap akan dilanjutkan,’‘ tambahnya.
Terkait pernyataan warga yang menolak pembangunan fly over dengan alasan kemacetan tidak pernah terjadi di jalan tersebut dan tidak efektifnya pembangunan tersebut, Daru Pratomo mengatakan warga tidak menyadari apa yang terjadi beberapa tahun kedepan.
‘‘Dia tidak tahu kan bahwa dalam satu tahun pertumbuhan kendaraan roda dua mencapai 30 ribu, dia tidak tahu kan dalam satu tahun pertumbuhan roda empat adalah 3 ribu, harus nya mereka tahu kedepannya bagaimana,’‘ ungkapnya.
‘‘Kita bicarakan baik-baik dengan warga, kita berharap masyarakat bisa ngerti lah manfaat fly over ini,’‘ ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Pemprov Jambi menganggarkan dana sebesar Rp 3, 5 M di tahun 2013 ini untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan flay over itu. Anggaran itu dialokasikan melalui APBD Provinsi Jambi tahun 2013. Lahan yang akan dibebaskan guna pembangunan fly over itu kurang lebih sepanjang 200 meter persegi.
Pemprov Jambi meminta Pemkot membentuk tim untuk pembebasan lahan itu. Sebab, lokasi akan dibangunnya fly over itu merupakan wilayah dari Kota Jambi. Pembangunan fly over itu akan dilakukan dengan sistim multi years. Diharapkan, pada 2015 mendatang, fly over itu sudah bsia dinimkati masyarakat.
Fly over ini diperkirakan akan menghabiskan dana kurang lebih Rp 60 M dengan panjang fly over yang akan dibangun hingga mencapai 300 meter persegi. (sumber: jambi ekspres)