Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus kemarin mengatakan jika PetroChina mempunyai kesalahan. Sehingga terjadi konflik antara PetroChina dan juga pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyegel sumur milik PetroChina.
Hal ini dikemukakannya kepada sejumlah wartawan, kemarin.
“Ada beberapa hal menyimpang dan ada yang salah juga,” katanya.
Namun, katanya, pihaknya mengupayakan agar persoalan antara keduanya segera diselesaikan. “Mudah-mudahan. Kita sudah rapat Muspida juga. Kita akan panggil semua pihak, baik SKK Migas dan PetroChina serta Pemda Tanjung Jabung Timur. Coba kita selesaikan,” sebutnya.
Dia mengatakan, dalam konflik tersebut ada beberapa hal yang harus dibahas. “Misalnya kebutuhan Tanjabtim soal gas barang kali. Pemda harus diperhatikan,” tukasnya.
Dia mengaku memaklumi tindakan Pemkab yang menyegel beberapa sumur milik PetroChina tersebut. Walau dia mengaku tak mengetahui persis ada persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berkonflik tersebut.
“Saya bisa memaklumi pemkab melakukan penyegelan itu. Saya tak tahu persis benar atau tidak, kalau memang benar izinnya belum ada, maka harus diselesaikan,” tegasnya.
Jika tak cepat diselesaikan, penyegelan sumur milik PetroChina itu akan berdampak kepada Provinsi Jambi juga. Oleh karenanya, persoalan tersebut, harus segera diselesaikan.
“Dampak untuk kita akan ada. Mengurangi produksi kita barangkali,” ungkapnya.
“Sebenarnya sudah ada jalan. Tinggal penanda tanganan dari PetroChina, terutama kerjasama dengan Tanjab Timur. kerja sama MoU-nya sudah, tinggal terakhir tanda tangan dari PetroChina soal penyerahan gas itu. Itu yang kita desak sejak lama,” tukasnya.
Sementara itu, kemarin, Petrochina Jambi didemo ribuan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat, LSM, Mahasiswa, anak jalanan se provinsi Jambi (Anjali),kemarin.
Panglima Anjali, Adri menegaskan, ada sekitar 136 sumur minyak yang dikelola petrochina di blok jabung. Parahnya, 65 diantaranya tanpa izin.
"Itulah sebabnya kenapa disegel oleh pemkab Tanjabtim,"tegasnya.
Ia menyayangkan sikap PetroChina yang terus saja beroperasi dan menjalankan aktivitasnya, meski sudah disegel. "Bukankah itu namanya perampokan,"katanya.
Terkait hal itu, adri menegaskan Anjali menuntut agar pemerintah segera lalakukan nasionalisasi aset Petrochina.
Anjali juga mendesak KPK dan Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan konflik Petrochina tersebut.
Pantauan dilapangan, ribuan massa awalnya berkumpul dilapangan KONI Provinsi Jambi. Mereka tiba pukul 9.30 dengan pengawalan ketat polisi. Ada yang pake sepeda motor,mobil dan truk.
Dilokasi, massa langsung menggembok kantor petro dengan rantai putih.
Satu jam kemudian, managemen Petrochina bersedia menemui perwakilan pendemo. Tiba didalam, sempat terjadi cekcok mulut. Itu ketika Perwakilan pendemo tak mampu menahan emosi melihat tingkah pongah John Alim. pendemo dengan penuh emosi mencaci maki john alim. Namun, john Alim hanya diam saja. Sepuluh perwakilan Pendemo itu juga membuka baju (telanjang dada) sebagai simbol perlawanan terhadap petrochina.
Salah seorang pendemo,M hasan meminta petrochina patuhi hukum dan segera lakukan penghentian aktivitas. Ia menegaskan akan menduduki tempat penngeboran sumur jika petrochina terus melakukan aktivitasnya.
Direktur Utama Petrochina Jambi, Jon Halim tidak banyak komentar menanggapi pendemo. Dia hanya mengucapkan minta maaf kepada masyarakat Jambi.
"Saya minta maaf kepada saudara-saudara,"singkatnya.
Sedangkan Wakil Direktur, Banu Sugiyanto mengatakan selaku operator negara, mereka bekerja dibawah payung UU. Menurutnya, hasil minyak selama ini 85 persen jadi hak negara dan 15 persen untuk Petrochina.
"Jadi, kalau saja ada tindakan illegal yang kami lakukan, kami bersedia di sangsi.baik itu sebagai institusi perusahaan dan atasnama pribadi. Silahkan buktikan,"tantangnya.
Direktur intelijen Polda Jambi Kombes Pol Bagus kurniawan yang datang kelokasi mengaku akan tindaklanjuti laporan itu. "Kita baru tahu dan akan segera ditindak lanjuti,"tegasnya.
Kemudian, pendemo membubarkan diri secara tertip. Mereka mengancam akan datang dengan massa lebih besar. Sebelum bubar, massa sempat melempari kantor petrochina dengan telur busuk. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Timur, Markaban menganggap selama ini PetroChina seperti main-main dalam kepengurusan izin migas yang tidak diurusnya ke Pemkab.
"Minta disanggupi tapi realisasi tidak ada," ujar Markaban saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu. (sumber: jambi ekspres)