DPRD sebut SKPD masih Lemah

SENGETI, DPRD Muarojambi menyoroti lemahnya kinerja seluruh SKPD di lingkup Muarojambi, salah satu contohnya ialah lemahnya pencapaian PAD tahun 2013 ini. Hal ini diungkapkan hampir seluruh fraksi yang menyampaikan tanggapannya terhadap APBDP tahun 2013 ini, mereka menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Muarojambi yang hanya berjumlah 5 persen dari total anggaran di Muarojambi.

‘’Lima persen ialah sebesar Rp 40 Miliar dari total anggaran Pemkab yaitu sebesar Rp 900 Miliar. Karenanya, kami menganggap SKPD harusnya dapat bekerja lebih keras demi meningkatkan PAD. Masih sangat banyak sumber PAD yang belum termanfaatkan secara optimal oleh SKPD. Mereka terkesan hanya memenuhi target yang ada, padahal begitu banyak potensi yang masih bisa digarap oleh setiap SKPD," ujar Ketua Komis B DPRD Muarojambi, Samsul Bahri.

DPRD mencontohkan sumber PAD yang belum tergarap dengan baik ialah sektor PAD Galian C dan PAD dari sektor kesehatan. "Banyak sektor Galian C yang belum termaksimalkan pendapatan PAD, selain itu juga pajak pertanahan yang mana banyak masyarakat yang belum bersertifikat sehingga tidap dapat ditari pajaknya, hal ini tentu harus dicarikan solusinya agar PAD dapat diperoleh dari hal tersebut," tukasnya.

Dengan peningkatan dan pencapaian PAD yang tinggi semisal 10 persen dari total anggaran, maka hal tersebut dapat dimaklumi sebab juga telah terjadi perimbangan dana dari Pusat dan tidak hanya mengandalkan DAK dan DAU saja. ‘’Kami berharap SKPD dapat mencapai 10 persen saja dari total anggaran yaitu sekitar 100 Miliar, itu juga sudah terkategori berhasil," harapnya

Menanggapi pandangan seluruh fraksi, Bupati Muarojambi H. Burhanuddin Mahir, mengatakan nilai PAD yang ada saat ini sudah terbilang cukup baik, mengingat DAK dan DAU merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk Pemda atas Bagi hasil kekayaan daerah itu sendiri. "Saya menilai nilai PAD 40 Miliar sudah terbilang cukup baik, jangan dibandingkan dengan DAK dan DAU sebab Pemkab hanya menerima sisi pembagian yang sangat kecil dari kekayaan daerah. Sementara sektor perkebunan, Migas dan lainnya diambil alih Pemerintah Pusat dan dikembalikan lagi secara mereta ke seluruh dareah di Indonesia," tandasnya.

sumber: jambi ekspres