Hutang Rp 65 Juta Dibiarkan Menggantung, Sekretariat DPRD Muaro Jambi Diduga Abai Bayar Hak Pedagang Kecil

JAMBIUPDATE.CO, MUARO JAMBI — Kinerja dan tanggung jawab keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali dipertanyakan. Pasalnya, utang sebesar Rp65 juta kepada pedagang kecil di lingkungan komplek perkantoran Bupati hingga kini dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Ironisnya, utang tersebut bukan baru terjadi, melainkan sudah menumpuk sejak Mei 2025 dan belum juga diselesaikan hingga hampir satu tahun berjalan.

BACA JUGA: Fokus Sejahterakan Umat, BAZNAS Kota Jambi Komitmen Kelola Zakat Secara Profesional

Pemilik warung, Syaifullah alias Uda, mengaku terpaksa terus menagih demi menyelamatkan usahanya yang kini terancam akibat tersendatnya perputaran modal.

“Total Rp115 juta, baru dibayar Rp50 juta. Sisanya Rp65 juta sampai sekarang belum jelas. Kami ini usaha kecil, modal kami tipis,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemprov Jambi Pastikan Jalur Mudik Aman, Siagakan 22 Alat Berat dan Posko

Uda mengungkapkan, utang tersebut berasal dari pesanan rutin kebutuhan konsumsi Sekretariat DPRD Muaro Jambi. Tak hanya makanan dan minuman, berbagai kebutuhan lain seperti rokok, gas, air galon hingga kopi dalam jumlah besar juga dipesan secara terus-menerus.

“Kalau rapat, rokok masuk. Aqua gelas puluhan dus, kopi banyak, gas, galon semua kami antar. Tapi giliran bayar, malah begini,” ujarnya dengan nada kecewa.

Yang lebih memprihatinkan, setelah terjadi pergantian pejabat di Sekretariat DPRD, tanggung jawab pembayaran justru terkesan saling lempar. Saat dikonfirmasi, pejabat baru berdalih tidak memiliki anggaran untuk melunasi utang tersebut.

“Mereka bilang, mau bayar pakai apa. Suruh tunggu sebulan lagi. Katanya sekarang non-tunai, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” bebernya.

BACA JUGA: Tak Berkutik! Pelaku Pengeroyokan di Pelayang Raya Ditangkap Saat Nongkrong di Kafe

Situasi ini memunculkan dugaan lemahnya tata kelola keuangan dan minimnya tanggung jawab terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin institusi pemerintah bisa melakukan pemesanan dalam jumlah besar, namun abai dalam menyelesaikan pembayaran.

Kasus ini juga menjadi tamparan bagi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pelaku usaha kecil. Di saat UMKM dituntut bertahan di tengah tekanan ekonomi, justru hak mereka diduga diabaikan oleh lembaga negara sendiri.

Jika terus dibiarkan, persoalan ini bukan hanya merugikan pedagang kecil, tetapi juga berpotensi mencoreng integritas lembaga DPRD Muaro Jambi di mata publik. (wan)