Walikota Jambi Disorot

Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto disorot oleh orang nomor satu di Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) yang tak lain adalah Gubernur Jambi. Sorotan ini datang karena adanya rencana Walikota untuk kembali melakukan reshuffle jabatan.

Padahal, kata Gubernur, seharusnya reshuffle tak dilakukan lagi oleh Walikota. Karena, mengingat masa jabatannya yang sebentar lagi akan usai. "Menakut-nakuti pejabat itu tak baik. Jadi kalau ada bupati atau walikota yang terus melakukan reshuffle itu tak bagus dan untuk suksesnya visi misi kepala daerah taak baik," ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.

Dia menegaskan, seperti Pemerintah Kota Jambi yang rencananya akan kembali melakukan reshuffle jabatan. Dia menilai, hal itu tak baik. Sebab, selama ini Walikota Jambi, dr Bambang Proyanto, terlalu sering melakukan reshuffle tersebut.

Sehingga, pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tak akan terwujudkan. "Di Kota mau reshuffle lagi, sebenarnya tak boleh lagi. Apalagi beliau (Walikota, red) mau akhir masa jabatan. Andai kata itu dianggap dendam ya tak boleh. Kan 6 bulan akhir masa jabatan tak boleh lagi sebenarnya," ungkapnya.

Akan tetapi, katanya, pihaknya tak bisa melakukan intervensi terlalu jauh soal rencana ini. "Karena itu wewenang dia (Walikota, red). Ya kita tak bisa apa-apa," sebutnya.

Namun, sambungnya, jika yang akan direshuffle oleh Walikota ada kaitannya dengan pemerintah provinsi Jambi, maka pihaknya tak akan menyetujuinya. "Jika dia eselon II kita tak akan setuju jika ada kaitannya dengan Provinsi kita tak akan setujui," tegasnya.

"Terus terang, secara struktur pemerintahan yang baik, itu tak elok untuk melakukan reshuffle terus. Kalau bisa satu masa jabatan itu yakni 5 tahun pejabat itu menjabat sebagai kepala dinas lebih baik. Kalau diganti terus tak bagus. Jangan dianggap bangga sebentar-sebentar melakukan reshuffle. Itu tak baik," sebutnya.

Kecuali, sambungnya, jika ada hal-hal yang memang dianggap penting sehingga mengharuskan seseorang untuk dicopot dari jabatannya. "Hal yang mungkin mendasar. Misalnya kalau tak dilakukan berbahaya untuk pencapaian dan ya sangat dibutuhkan, itu baru dilakukan. Menakut-nakuti pejabat itu tak baik. Jadi kalau ada bupati atau walikota yang terus melakukan reshuffle itu tak bagus. Untuk suksesnya visi misi kepala daerah tak baik," tegasnya.

sumber: jambi ekspres