Ada Anggaran Siluman di SKPD

SKPD Pemprov Jambi kali ini mendapat sorotan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Setidaknya ada tiga SKPD yang menjadi sorotan lembaga tersebut.

Diantaranya Badan Ketahanan Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Dinas PU Sumber Daya Air. “Pemprov Jambi belum memiliki standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan tahun 2012 karena SPM ketahanan pangan baru disusun 2013. Belum memiliki perencanaan penyelenggaraan pangan daerah sehingga tidak memiliki perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan,” kata Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi BPKP RI, Joko Prihardono.

Selain itu, juga ada anggaran siluman di sejumlah SKPD Pemprov yang menjadi sorotan BPKP. Dimana anggaran tersebut tidak muncul di RKA, tapi langsung muncul di DPA.

Sekda Provinsi Jambi, Syahrasaddin berharap kegiatan koordinasi supervisi itu dapat terus berlanjut.  “Fokusnya ketahanan pangan dan pertambangan yang sudah disampaikan dan kita lakukan tindak lanjut. Pengadaan barang, perencanaan dan penganggaran dan pelayanan umum. Yang berkaitan perencanaan dan penganggaran Bappeda dan Dispenda, fisik Dinas PU, dinkes dan disdik. Lalu soal pelayanan umum itu ada RSUD. Kalau terus menerus akan ada perbaikan,” ujarnya.

“Jika rekomendasi mampu dieksekusi secara struktural dan fungsional sesegera mungkin, namun kalau berkaitan dengan finansial maka akan kita anggarkan dulu,” tandasnya.

sumber: je