Aset Kerap Jadi Kendala Pemda Jambi, Gagalnya Meraih Opini WTP

Persoalan aset sering menjadi kendala bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini disampaikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai membuka membuka Rakor Pengelolaan Aset Provinsi Jambi di Hotel Golden Harvest, Kamis (5/12).

Menurutnya,  temuan aset yang berifat kecil biasanya menjadi pokok kendala. Oleh karena itu, persoalan aset tersebut harus segera diselesaikan secepatnya dan disikapi dengan serius, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum meraih opini WTP.  "Pemerintah harus berfikir dan cari solusinya, persoalan aset memang selalu menjadi masalah," ujar HBA.

Salah satu masalah dalam temuan aset yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak diperhatikannya kesejahteraan para pegawai yang berkerja di Biro Aset. Maka dari itu pula pemerintah akan berupaya menaikan insentif bagi pegawai di bagian aset, karena pada dasarnya persoalan adminstrasi lain bisa diselesaikan.

Selain itu, perawatan aset yang kurang maksimal bisa menjadi kendala, dicontohkannya dalam data ada bukti pengadaan, sementara barang tidak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan. Maka dari itu sistem penyimpanan juga merupakan salah satu masalah untuk mencapai WTP.

Ketika ditanya soal aset pemerintah yang kerap dipakai oleh pihak lain, HBA minta agar hal tersebut segera ditertibkan supaya tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Ia pun mengakui bahwa sebagian besar aset yang digunakan oleh pihak lain tersebut berupa tanah milik pemerintah Provinsi Jambi.

Terpisah, Karo Aset Pemerintah Provinsi Jambi, Mashaerudin, mengaku bahwa mengurus aset memang pekerjaan yang tidak gampang. Ini karena temuan sekecil apapun bisa menjadi penghalang bagi daerah untuk mendapatkan WTP. "Orang yang duduk di bagian aset memeng harus serius, kalau memang ada pekerjaan yang tidak bisa dituntaskan pada hari kerja, memang harus dikerjakan pada hari libur kerja. Ini butuh keseriusan dari SDM yang ada dibagian aset masing-masing daerah,"  imbuhnya.

sumber: jambi ekspres