DPRD Ingatkan Proyek APBD dan APBDP Harus Tepat Waktu

JAMBIUPDATE.COM, SAROLANGUN - Pimpinan DPRD Kab Sarolangun, H Muhammad Syaihu, mengingatkan agar kontraktor optimal menyelesaikan kegiatan proyek yang bersumber dari APBD dan APBDP Sarolangun 2014. 

 

Selain itu, dia minta penyelesaian pekerjaan proyek tepat waktu dengan tetap mengkedepankan kualitas. 'Pekerjaan yang dimaksud yakni berbentuk fisik. Sebagai wakil rakyat, kami mengingatkan pada kontraktor supaya pekerjaan yang dilaksanakan jangan hanya sekadar asal jadi,' ujarnya.

 

Menurutnya, kontraktor sebagai pihak ketiga jangan memaksakan kegiatan proyek seolah-olah selesai seratus persen unuk mengejar pencairan tuntas seratus persen, tapi mengabaikan kualitas. 

 

Dalam menyelesaikan pekerjaan harus mengukur pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan membandingkan dengan sisa waktu pekerjaan. Sebab, pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan tingkat pekerjakan yang dilaksanakan. 'Jika ditemukan ada pencairan mencapai seratus persen, tapi tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dinilai bermasalah,' jelasnya.

 

Muhammad Syaihu mengakui, dimulainya pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek APBD dan APBDP 2014 sedikit terlambat. Sebab, terkendala dengan kondisi transisi di dewan, yakni adanya pergantian dan pelantikan anggota dewan. 

 

Kendati demikian, dewan tetap menginginkan kontraktor fokus dalam menuntaskan kontrak kerja yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Bukan semata-mata mengejar keuntungan. 'Saya pikir,hal yang paling penting dalam penyelesaian proyek yakni jangan sampai menimbulkan kerugian keuangan daerah yang disebabkan penerapan pekerjaan tidak sesuai dengan rancangan yang sudah disusun,' cetusnya.

 

Dipaparkannya, jika ada kegiatan proyek yang dinilai bermasalah dan menimbulkan kerugian keuangan daerah, tentu saja akan menjadi risiko bagi kontraktor pelaksana. 'Bagi kami, lebih baik pekerjaan lebih awal dilaksanakan dari kontrak kerja, tapi tidak membuat kerugian keuangan daerah, sebaliknya kualitas akan terjamin. Daripada pelaksanaan dimulai tepat waktu, tapi berdampakkan pada kerugian keuangan daerah,' tandasnya.

 

(feb)

 

 

 

 

DPRD Ingatkan Proyek APBD dan APBDP Harus Tepat Waktu

 

JAMBIUPDATE.COM, SAROLANGUN - Pimpinan DPRD Kab Sarolangun, H Muhammad Syaihu, mengingatkan agar kontraktor optimal menyelesaikan kegiatan proyek yang bersumber dari APBD dan APBDP Sarolangun 2014. 

Selain itu, dia minta penyelesaian pekerjaan proyek tepat waktu dengan tetap mengkedepankan kualitas. 'Pekerjaan yang dimaksud yakni berbentuk fisik. Sebagai wakil rakyat, kami mengingatkan pada kontraktor supaya pekerjaan yang dilaksanakan jangan hanya sekadar asal jadi,' ujarnya.

Menurutnya, kontraktor sebagai pihak ketiga jangan memaksakan kegiatan proyek seolah-olah selesai seratus persen unuk mengejar pencairan tuntas seratus persen, tapi mengabaikan kualitas. 

Dalam menyelesaikan pekerjaan harus mengukur pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan membandingkan dengan sisa waktu pekerjaan. Sebab, pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan tingkat pekerjakan yang dilaksanakan. 'Jika ditemukan ada pencairan mencapai seratus persen, tapi tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dinilai bermasalah,' jelasnya.

Muhammad Syaihu mengakui, dimulainya pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek APBD dan APBDP 2014 sedikit terlambat. Sebab, terkendala dengan kondisi transisi di dewan, yakni adanya pergantian dan pelantikan anggota dewan. 

Kendati demikian, dewan tetap menginginkan kontraktor fokus dalam menuntaskan kontrak kerja yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Bukan semata-mata mengejar keuntungan. 'Saya pikir,hal yang paling penting dalam penyelesaian proyek yakni jangan sampai menimbulkan kerugian keuangan daerah yang disebabkan penerapan pekerjaan tidak sesuai dengan rancangan yang sudah disusun,' cetusnya.

Dipaparkannya, jika ada kegiatan proyek yang dinilai bermasalah dan menimbulkan kerugian keuangan daerah, tentu saja akan menjadi risiko bagi kontraktor pelaksana. 'Bagi kami, lebih baik pekerjaan lebih awal dilaksanakan dari kontrak kerja, tapi tidak membuat kerugian keuangan daerah, sebaliknya kualitas akan terjamin. Daripada pelaksanaan dimulai tepat waktu, tapi berdampakkan pada kerugian keuangan daerah,' tandasnya.

(feb)