Usman Kesal, Birokrasi SKK Migas Berbelit-Belit

JAMBIUPDATE.COM, KUALATUNGKAL - Bupati Tanjabbar, H Usman Ermulan terlihat kesal dengan berbelit belitnya birokrasi di SKK migas (satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi). Pasalnya pasokan gas yang dijanjikan SKK migas untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) yang berkapasitas 8 MW didesa purwodadi, tak kunjung terealisasi.

Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan menyebutkan birokrasi yang ada di SKK migas itu berbelit belit, sehingga listrik yang di damba-dambakan masyarakat terkendala dan belum bisa beroperasi.

" SKK migas tidak menepati janji untuk memberikan gas yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik tersebut, "  tegasnya.

Ditambahkannya, sesuai dengan perjanjian, SKK migas harus memberikan 20 persen dari gas yang dijual ke PT. LPPPI, untuk pembangkit listrik yang dibangun tersebut.

"SKK migas itu tidak berpikir bahwa pipa-pipanya melewati tanah-tanah warga, masak tidak ada imbalannya, " keluhnya.

PLTMG dibangun PLN 2013 dan sudah selesai 5 bulan yang lalu, tapi SKK migas tidak memberikan jatah gasnya, maka pembangkit itu tidak bisa berfungsi.

" Jika SKK migas tidak memberikan 20 persen gas yang dijanjikan sebagai hak rakyat, masyarakat bisa marah, saya minta birokrasi dk SKK migas itu tidak berbelit-belit, jangan dipersulit lah itu untuk kepentingan masyarakat, " ketusnya.

Dia menambahkan, pemkab Tanjabbar sudah mengirimkan surat ke kementerian ESDM Cq Dirjen Migas tanggal 21 oktober 2014 lalu, dengan surat bernomor 540/2679/ESDM/2014, perihal percepatan penyaluran gas untuk PLTMG purwodadi, namun sampai saat ini tidak kunjung ada balasannya.

" Kita sangat berharap menteri ESDM membantu percepatan proses penyaluran gas sehingga pelayanan energi listrik kepada masyarakat dapat untuk segera ditingkatkan, " pungkasnya.

(Sun)