Warga Penerima KPS di Batanghari Dipungli

JAMBIUPDATE.COM, MUARABULIAN - Mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, kata-kata inilah yang pantas untuk oknum pungutan liar yang ada di Kantor Pos Kecamatan Maro Sebo Ulu (MSU). Bagaimana tidak, warga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan program pusat untuk warga miskin. Disaat pencairan malah dipungut biaya Rp 2.500 perorang.

Ironisnya, diduga pungutan liar adanya kerja sama dengan pihak Pos dan juga anggota kepolisian. Pasalnya, disaat dilakukan Pungli, pihak pos menerima kartu antrean, dan juga anggota kepolisian tidak melarang adanya Pungli.

Fauzi, warga Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, mengakui dirinya bersama warga penerima KPS lainnya dipungut biaya.

"Kami diminta Rp 2.000 hingga Rp 2.500 perorang, katanya untuk pengambilan nomor antrean," ujarnya yang juga dibenarkan Suhabli, warga yang sudah antrian hingga enam jam lebih.

Setelah pengambilan nomor antrian yang ke 150, warga Desa Peninjauan protes dengan adanya Pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sempat terjadi keributan. "Saya tidak terima makanya protes. Kami kan orang miskin, masa malah dipungut biaya juga, padahal kami hanya menerima Rp 400 ribu," ungkap Masroni, warga yang melakukan protes.

Mendengar keluhan warganya, Kades Peninjauan, Samlawi, langsung datang kelokasi pencairan dana KPS di Kantor Pos Kelurahan Sungai Rengas. Namun setelah kades datang ke lokasi, Pungli sudah ditiadakan. Kemungkinan takut setelah adanya protes dari warga. "Setelah sayo datang ke lokasi, dak ado lagi pungutan, namun dari 386 warga sayo yang menerima KPS, sudah hampir separoh dipungut biaya," sesalnya.

Kapolsek Maro Sebo Ulu, AKP Sunaryo, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya belum mengatahui adanya laporan. Dengan seketika ia menghubungi anggota yang mengawas dilapangan. Setelah dihubungi, Kapolsek membantah adanya pungutan liar tersebut. "Informasi dari anggota sayo dilapangan, dak ado pungutan itu," kilahnya.

(adi)