Wako Sambut Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Dirjen Cipta Karya dan Anggota BPK RI Rizal Jali

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI - Program pro rakyat Pemerintah Kota Jambi dalam penataan kawasan Kelurahan Legok dan sekitarnya menjadi lebih baik sepertinya akan menjadi kenyataan. Walikota Jambi H. Syarif Fasha, ME (23/06) menerima kunjungan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Hadi Sucahyono, dan Anggota IV BPK-RI, Prof. Dr. Rizal Djalil yang membidangi Infrastruktur, Energi, Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehu­tanan, serta Maritim. Kedua pejabat pusat tersebut beserta rombongan sengaja mengunjungi Kota Jambi dalam rangka melihat langsung kawasan permukiman khususnya pemukiman kumuh yang perlu dilakukan pembenahan yang sebelumnya diusulkan Walikota Jambi kepemerintah pusat.

Didampingi Walikota Jambi H. Syarif Fasha, Hadi Sucahyono bersama Rizal Djalil dan rombongan langsung menuju kawasan pemukiman di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura. Hadi Sucahyono setelah mendapat penjelasan secara detail dari Walikota Jambi mengatakan, bahwa sebagian kawasan kelurahan Legok yang selama ini tertutup akan dibuka agar proses sosialisasi dapat berjalan baik. Hadi Sucahyono juga mengemukakan penyelenggaraan pengembangan kawasan pemukiman berbeda penanganannya, khusus untuk kategori perkotaan misalnya yang ditangani adalah pemukiman kumuh, mengembangkan kota layak huni dan diiringi dengan pemberdayaaan masyarakat yang mendukung percepatan pembenahan tersebut. "Kami mendengar dekat kawasan ini Pemerintah Kota menyediakan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu dan beberapa program pemberdayaan lain, hal ini juga turut mendukung proses pembenahan pemukiman kumuh tersebut," ujar Hadi.

Walikota Jambi H. Syarif Fasha mengatakan, Pemkot memang meminta Kementerian PU melalui program penataan pemukiman untuk menata pemukiman kumuh kita agar menjadi lebih baik diantaranya dengan membuka kawasan tersebut, meningkatkan infrastruktur jalan, pembuatan MCK Komunal, RTH melalui APBN dengan usulan sebesar 190 miliyar untuk penataan pemukiman kumuh dan 50 M untuk pengelolaan air bersih. "Kita telah pelajari sebelumnya apa kebutuhan kawasan tersebut, kawasan tersebut selama ini introfet (tertutup) dan tidak terhubung langsung dengan kawsan sebelahnya, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU untuk membantu penataan kawasan pemukiman kumuh dan juga membantu pembuatan IPA cadangan pengelolaan air bersih kita, dan insyaAllah akan dianggarkan melalui APBN tahun 2016 yang akan datang", ujarnya.

Fasha juga mengatakan pemerintah harus mengelola kawasan kumuh tersebut dengan kebijakan yang tepat serta program-program yang terukur. “Dalam penyelesaian persoalan kumuh ini kita harus melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan rumah layak huni dan pemberdayaan masyarakatnya.yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut Fasha mengatakan, programnya kita arahkan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas. "Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman.
“Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat setempat", katanya.

Selain meninjau kawasan Legok, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Hadi Sucahyono, dan Prof. Dr. Rizal Djalil mengunjungi Instalasi PDAM dikawasan Benteng. Pemkot berharap pemerintah pusat dapat membantu pembuatan IPA cadangan dilokasi tersebut. "Kita mengusulkan IPA cadangan tersebut dari baja dengan system mobile, jika IPA utama yang dibenteng sudah berfungsi dengan baik, IPA tersebut dapat dimanfaatkan di tempat lain", tambahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga bantuan pemerintah pusat. 

(humas)