Didatangi Tim KPK, Ini Penjelasan Kadishut Provinsi Jambi Soal Ilegal Logging

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Irmansyah Rahman, mengaku pencegahan ilegal logging di Provinsi Jambi belum maksimal. Dia juga mengakui ilegal logging di Jambi ini ada oknum-oknum yang membackup. Terutama somel yang ada di Kabupaten Tebo dan Merangin. Meskipun pihaknya sejauh ini belum memiliki data somel yang illegal.  

“Di Tebo, sekitar 50 somel ilegal, jumlah itu hampir sama dengan total perizinan somel yang masih aktif se Provinsi Jambi sekitar 54 izin,” katanya. Izin somel yang aktif saat ini hanya sekitar 80-an. Namun banyak yang tidak aktif akhirnya kita cabut.

BACA JUGA: Soal Ilegal Logging, Ini Tiga Kabupaten di Jambi yang Dipantau KPK

“Ada 10 izin pendirian somel yang mengajukan ke kita, lima sudah kita tolak,” jelasnya. Terkait masih banyaknya aktivitas ilegal logging di Povinsi Jambi hingga merambah ke hutan lindung sangat disesalkanya. Saat ini pihaknya berusaha untuk tidak akan memberikan rekomendasi izin somel di beberapa Kabupaten khususnya yang berdekatan dengan hutan lindung.

BACA JUGA: Teng…Pertemuan dengan KPK, Terungkap Modus Baru Pengusaha Kayu di Jambi

“Sarolangun, Tebo dan Merangin saya usahakan tidak akan mengeluarkan izin somel. Dari pada hutan kita habis, saya mau hutan lindung dan taman nasional saya rusak lebih parah,” katanya. Menurut dia, somel yang akan diberi izin nantinya hanya perusahaan yang menanam kayu sendiri.

“Siapa yang menanam kayu, itu jaminan mereka untuk beroperasi, jika tidak, mereka akan merambah hutan kita,” katanya.  Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga sudah menyurati Menteri LHK di Jakarta untuk merevisi Permen Nomor 13 Tahun 2015 tentang pendirian izin somel.

“Permen yang diterbitkan itu hanya berkacamata di Pualu Jawa saja, karena di Jawa tidak memiliki hutan alam seperti di luar Pulau Jawa. Permen itu mengacau SDA kita,” jelasnya. (fth)