Minimalisir Korupsi, Gaji Kepala Daerah akan Dinaikkan: Bukan Solusi Cerdas!

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menanggapi usulan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan gaji para kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kasus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah.

Sri Mulyani mengaku, atas usulan tersebut, pihaknya kini tengah melakukan pengkajian kenaikan gaji kepala daerah, seperti gubernur, Wali Kota dan Bupati. Usulan tersebut kemungkinan disetujui. Karena menurut Sri Mulyani, tidak membutuhkan biaya yang mahal mengingat jumlah kepala daerah yang tidak begitu banyak.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengkajian terhadap remunerasi pejabat struktural hingga ke daerah. Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Remunerasi yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (7/12) mengatakan, usulan untuk menaikkan gaji kepala daerah bukanlah solusi yang cerdas.

“Menaikan gaji kepala daerah bukan solusi yang cerdas. Dinaikkan gaji kepala daerah setinggi-tingginya, tetap mereka akan lakukan korupsi”, kata Uchok.

Ungkapan Uchok tersebut cukup beralasan. Ia menjelaskan, para kepala daerah setelah berkuasa tentu ingin ada upaya untuk bagaimana mengembalikan modal saat mencalokan diri sebagai kepala daerah.

“Kepala daerah itu butuh duit untuk menutupi cost politik yang mahal,” tambahnya.

Terlebih lagi, lanju Uchok, ada kepala daerah yang serakah. Yang tidak puas hanya dengan memiliki satu istri. Ini juga, kata Uchok menjadi satu alasan mengapa seorang kepala daerah ingin mengumpulkan kekayaan dan tetap ingin selalu berkuasa. Hingga terjadinya dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

“Ada juga kepala daerah yang serakah. Ingin banyak istri, ingin kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Dan ingin tetap selalu berkuasa”, ujarnya.

Uchok menambahkan, solusi yang tepat untuk mengurangi angka korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah dengan mengurangi biaya politik. Atau bahkan biaya politik seperti mahar untuk merangkul partai pengusung atau partai pendukung dihilangkan.

“Biaya politik harus dikurangi atau dihilangkan. Misalnya dalam Pilkada seperti menghilangkan jual beli perahu. Ini lebih efektif daripada menaikkan gaji kepala daerah”, urainya.

Bahkan, Uchok sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan ibarat penyakit kanker, angka korupsi di Indonesia sudah mencapai kanker stadium 4.

“Iya (sepakat). Sudah stadium 4 dan sudah akut sekali. Dalam hal pemberantasan korupsi, pemerintah masih setengah hati. Contohnya korupsi infrastruktur zaman Jokowi tidak ada yang berani sentuh oleh aparat penegak hukum,” tutupnya.(fin)