Pertumbuhan Ekonomi Jambi Triwulan I 2019 Melambat, Ini Penyebabnya

JAMBIUPDATE.CO,JAMBI - Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan I-2019 sebesar 4,73% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama sejak tahun 2016.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Triwulan IV-2018 dipengaruhi oleh belum optimalnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Meskipun demikian, ekonomi tetap tumbuh kuat seiring perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian dan perperdagangan.

Asisten Direktur BI Jambi, Fadhil Nugroho, menyebutkan, peningkatan sektor pertanian sejalan dengan menguatnya permintaan domestik didukung permintaan eksternal yang tetap positif. Membaiknya permintaan domestik dipengaruhi oleh kebijakan biodiesel B20 dan pemanfaatan campuran aspal karet.

Sementara, perkembangan global yang mendukung kinerja sektor pertanian antara lain adalah penurunan bea impor CPO dan produk turunannya oleh pemerintah India sejak awal tahun 2019. "Di sisi lain, kinerja sektor perdagangan didorong oleh perbaikan harga komoditas karet serta peningkatan belanja dalam rangka Pemilu dan Pilpres," jelasnya.

Dari sisi permintaan, ekonomi ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah, ditengah perlambatan yang dialami oleh komponen ekspor. Peningkatan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas karet yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Jambi.

Selain itu, penyesuaian gaji  PNS, kenaikan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi, peningkatan besaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, serta lonjakan belanja barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu turut mendukung akselerasi komponen konsumsi.

Namun, pertumbuhan ekonomi global yang semakin melambat disertai ketegangan perdagangan yang kembali meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan. Selain itu, RUU energi baru terbarukan oleh Komisi Uni Eropa juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor pertanian. (kar/*)