Buat Tim Khusus di Papua, Kapolri: Kita Tak Ingin Jayapura Dikacaukan!

JAMBIUPDATE.CO, - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku telah membentuk tim khusus gabungan dari Mabes Polri dengan Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, BIN dan lainnya. Tim ini menurut mantan Kapolda Papua tersebut, untuk mengejar dan menangkap pihak-pihak yang dianggap terus memprovokasi.
“Kita tidak ingin Jayapura dikacaukan oleh mereka. Karena tidak semua masyarakat yang ada di Papua setuju dengan mereka,” tegas Kapolri Tito Karnavian seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Kamis (5/9).

Menurut Tito, Polri saat ini terus berupaya melakukan penyelesaian, baik secara hukum maupun dengan cara adat yang berlaku di tanah Papua. Sebab dengan cara ini, tanah Papua tetap aman. Kapolri juga telah melarang adanya unjuk rasa susulan yang melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998.

Hal ini menurutnya untuk mencegah aksi anarkis di wilayah Papua dan Papua Barat. Menurut Tito, sudah terlalu banyak toleransi yang diberikan. Diakuinya, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 masyarakat boleh melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Namun masyarakat juga perlu membaca pasal 6 dimana terdapat empat poin terkait penyampaian pendapat di muka umum.

“Empat poin yang tidak boleh yakni mengganggu ketertiban publik, mengganggu hak asasi orang lain, harus mengindahkan etika dan moral, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Tito Karnavian.

Dikatakan, jika empat poin tersebut ada potensi untuk dilanggar, pihaknya sudah memerintahkan kepada Kapolda untuk mengeluarkan Maklumat dalam rangka pencegahan larangan demonstrasi yang punya potensi melanggar empat poin tersebut. “Jangan sampai demo yang berakhir anarkis terulang lagi. Gelar pasukan akan kami perkuat. Rekonsiliasi akan kami jalankan. Caranya komunikasi dengan teman-teman penguyuban untuk tidak melakukan aksi sendiri,” tegasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat penguyuban untuk menahan diri dengan tidak melakukan langkah-langkah main hakim sendiri. Karena pihaknya akan melakukan penegakan hukum yang sama posisinya.

Menurutnya, dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dialog dengan warga asli perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adat. Dimana Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berjanji akan bicara dengan kepala-kepala suku. Sementara TNI-Polri menurutnya juga akan bergerak untuk berbicara agar pihak tertentu tidak melakukan aski-aksi kekerasan lagi.

Editor : Bintang Pradewo