Arab Saudi Investasi di Ibu Kota Baru

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi mengaku tertarik untuk berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini ditegaskan oleh Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi usai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kami berkomitmen investasi adalah salah satu prioritas hal utama. Di antaranya investasi di ibu kota baru yang akan dibahas di majelis tinggi yang akan dibentuk nanti,” kata Althagafi di Istana Wapres, Jakarta, Senin (27/1).

Menurutnya, pembahasan mengenai nilai dan skema investasi dari Pemerintah Arab Saudi tersebut akan dibahas bersama Pemerintah Indonesia dalam pertemuan perdana Dewan Tinggi Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi. “Dewan Tinggi tersebut dibentuk oleh kedua negara untuk membahas upaya peningkatan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kita telah memasuki tahap terakhir dari pembentukan Dewan Tinggi Hubungan Bilateral Indonesia dan Saudi. Nanti keanggotaannya terdiri dari pejabat tinggi dari kedua negara,” jelasnya.

Selain untuk pembangunan ibu kota baru, perwakilan Pemerintah Arab Saudi di Dewan Tinggi tersebut juga akan membawa beberapa perusahaan besar dari Timur Tengah. Perusahaan tersebut diajak untuk berinvestasi di Indonesia dalam berbagai proyek.

Timbal baliknya, para pengusaha dari Indonesia juga akan memiliki kesempatan berinvestasi dalam berbagai proyek pembangunan di Arab Saudi. “Sifat kerja samanya dua arah. Jadi tidak hanya dari Arab Saudi ke Indonesia. Tetapi dalam berbagai proyek besar yang kami punya di Arab Saudi akan mengundang investor dari perusahaan besar asal Indonesia,” jelasnya.

Selain Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) juga akan menginvestasikan dana senilai USD 22,8 miliar untuk Indonesia. Salah satunya untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru. Softbank Group Corp juga berminat berinvestasi di Kalimantan Timur. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. Salah satunya adalah RUU Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota NKRI.

“Saat ini DKI Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU khusus. Namun dengan adanya rencana Pemerintah Pusat memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, bagaiamana status Jakarta. Karena saat ini, Bappenas sedang menyusun UU ibu kota negara,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu menyebut ada dua opsi yang bisa dimasukkan. Yakni UU-nya harus diubah. Dimana Jakarta bisa menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Atau statusnya sama dengan daerah lainnya.(rh/fin)