Dewan Dorong Status PLN Jambi Naik

JAMBIUPDATE.CO,JAMBI - Hingga saat ini di Provinsi Jambi masih ada 52 desa belum teraliri listrik. Hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur jalan dan jembatan untuk akses masuknya listrik dan pembangunan masih sulit. Sebagai keseriusan mengatasi masih nihilnya listrik ini, PLN sendiri menargetkan sebelum 17 Agustus 2020, 52 desa tersebut sudah teraliri listrik.

“Yang paling banyak itu disekitaran bukit barisan, kemudian di wilayah Tanjung Jabung yang menyebrang sungai, kita harus pasang tower dulu di sana. Perizinananya juga tidak harus cepat,” sampai Hanfi Adrhean Abidin Manager UP3 PLN Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (27/2).

Diketahui untuk desa yang belum tersalurkan listrik terbanyak berada di wilayah Kabupaten Tanjab Barat drngan jumlah 22 desa. Kemudian secara berturut-turut yang terbanyak ada untuk Kabupaten Sarolangun 11 Desa dan Kabupaten Merangin juga dengan 11 desa. Selanjutnya, menyusul wilayah Tanjab Timur dengan 4 desa, lalu satu desa masing-masing di Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
“Tahun ini akan kita salurkan listriknya, soal anggarannya itu tidak ada masalah, karena memang penyertaan modal negara (PMN),” akunya.

Hanfi berharap, tak hanya PLN saja, akan tetapi semua pihak dan pemerintah daerah benar-benar mendukung untuk upaya pencapaian pemasangan listrik ke daerah yang belum tersalurkan listriknya. "Kita berharap dukungan semua pihak," jelasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori mengatakan dengan adanya persoalan tersebut, sebagai perwakilan rakyat, pihaknya harus mendorong program PLN di Provinsi Jambi.
“Kita ingin mendorong persoalan yang dilakukan PLN ini dapat kita selesaikan secara bersama dengan pemerintah daerah,” kata dia.

Lanjutnya, pihaknya juga akan berupaya mencarikan energi alternatif bagi daerah terpencil yang tak mungkin PLN akan membangun dan masukkan listrik ke desa tersebut dalam jangka waktu pendek. “Jambi ini harus jadi wilayah statusnya, bukan area,” tambahnya.

Lanjut, Ahmad Fauzi banyak sekali informasi yang disampaikan oleh PLN kepada pihak DPRD Provinsi Jambi.

Diantaranya masih banyak desa di Provinsi Jambi belum menikmati aliran listrik. Hal tersebut juga menjadi tugas bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

"Kesimpulan dari rapat kami, kita DPR Komisi III akan mendorong capaian rasio elektrifikasi. Sebab masih ada sekitar 50 desa lagi yang belum teraliri listrik," ujar Politisi Fraksi Drmokrat ini.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar terus mendorong program PLN dan menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi PLN agar seluruh desa di Jambi teraliri listrik.

"Kita juga mendorong persoalan-persoalan yang dihadapi PLN dapat diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan PLN," tegasnya.

Dia mencontohkan persoalan yang dihadapi PLN untuk mengaliri listrik ke desa-desa. Diantaranya persoalan ganti rugi lahan.

"Contohnya pemasangan tower ternyata bermasalah dengan lahan, itu harus diselesaikan antardaerah yang difasilitasi oleh gubernur," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berharap Dinas ESDM dan PLN agar mencari sumber alternatif energi terbarukan bagi daerah-daerah terpencil.

"Tidak mungkin PLN membangun dalam jangka yang singkat atau pendek. Seperti Pengembangan PLTS Komunal, itu juga kami minta pihak ESDM untuk melakukan kajian-kajiannya, berapa biayanya serta dampak sosial dan ekonominya. Ini harus dikaji," tandasnya.(aba)