NEWS in DEPTH: Tak Ada Pembeli, Bahan Baku Minim, 4.950 Usaha Mikro di Provinsi Jambi Mati Suri

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Sebanyak 4.950 usaha mikro di Provinsi Jambi berhenti operasional karena terdampak Covid19.

Usaha ini terpaksa harus tutup sementara karena tidak berputarnya roda ekonomi, seperti tak ada pembeli, bahan baku minim dan karena modal yang kecil, yang berujung tak adanya produksi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jambi Hamdan membenarkan hal tersebut.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan dinasnya, sebanyak 4.950 usaha mikro yang terdampak dan juga sudah mati suri, bergerak dibidang produksi makanan dan minuman kecil-kecilan.

‘‘Data ini didapatkan dari Kabupaten/Kota, selanjutnya pelaku usaha mikro ini telah kita fasilitasi mendapatkan Bantuan Sosial di Dinas Sosial,’‘ sebutnya.

Diakuinya, untuk bantuan sendiri memang belum berbentuk suntikan modal. Melainkan baru sebatas bantuan sosial.

‘‘Bantuan yang diberikan sekarang baru berbentuk bansos (sembako dan uang tunai) kepada kepala keluarga, namun untuk modal usaha belum. Modal ini nantinya yang kita pikirkan kedepan apakah ada rancangan modal usaha,’‘ sampainya yang turut di dampingi Kabid Pemberdayaan UMKM Raflinur.

Dia menegaskan usaha mikro ini hanya mati suri dan bukan gulung tikar. Artinya nantinya usaha mikro dapat hidup kembali setelah pandemi Covid19 berakhir.

‘‘Memang berbeda pandemi ini, kalau pada krisis moneter bisa bertahan UMKM Indonesia, nah di zaman Covid19 ini banyak yang mati suri,’‘ terangnya.

Untuk angka keseluruhan usaha mikro di Jambi kata dia ada sebanyak 123.160 namun kata dia hanya 4.950 yang difasilitasi provinsi sebagai usaha terdampak. Ini karena di Kabupaten/Kota sudah ada bantuan dari pemda setempat.

Hamdan menjelaskan untuk usaha mikro yang termasuk didalamnya adalah usaha dengan aset atau modal maksimal Rp50 juta dan omset maskimal Rp300 juta. Sedangkan yang diatas angka tersebut akan disebut sebagai usaha kecil.

Sedangkan untuk bantuan yang dilakukam bagi UMKM Jambi dari Diskop dan UMKM Hamdan menyebut, pihaknya tetap membantu memasarkan produk UMKM. ‘‘Seperti via online kita pasarkan melalui media sosial instagram, website dinas dan lainnya. Sedangkan untuk offline produk UMKM tetap kita pajang di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT),’‘ paparnya.

Sedikit berbeda dengan usaha mikro yang mati suri, untuk usaha kecil nasibnya lebih baik. Hamdan menyebut dari pendataan pihaknya usaha kecil masih berjalan walaupun pendapatannya menurun drastis. ‘‘Usaha kecil masih bertahan hidup, tapi omsetnya menurun 50 hingga 70 persen, untuk pegawainya dibagi jam kerjanya (shift) namun tak sampai dirumahkan,’‘ sampainya.

Untuk jumlah pasti angka dampak Covid19 pada usaha kecil dia menyebut belum ada laporan rinci, karena semua rekapan ada pada Kabupaten/Kota. ‘‘Dari data yang direkap kabupaten/kota ada sebanyak 14.170 usaha kecil ,’‘ katanya.

Sedangkan untuk usaha menengah pihaknya tak banyak melakukan pembinaan, karena pembinaan usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Diskop juga berperan meningkatkan kualitasnya saja.

Sebaliknya, walaupun banyak yang terdampak ternyata ada juga usaha mikro dan kecil yang tak terdampak. Hamdan mencontohkan ini seperti halnya usaha batik.

‘‘Usaha batik ini masih eksis berjalan karena punya pasar diluar negeri, terlebih orang yang membeli juga tak terlalu banyak,’‘ tuturnya.

Kementerian Koperasi dan UMKM kata Hamdan juga sudah memberikan saran agar usaha kecil dan menengah tetap jalan, yang salah satunya dengan alih usaha sementara. Seperti menjadi usaha kecil dalam pembuatan masker.

Selebihnya, untuk menghadapi new normal yang akan dilakukan di Indonesia, Hamdan menyebut pihaknya sudah mendapat informasi protokol kesehatan untuk sektor UMKM. Seperti kegiatan kantor (UMKM) maksimal beroperasi 8 jam, harus ada tirai pembatas, dan tetap memperhatikan jaga jarak dan mewajibkan pakai masker.

Untuk program tahunan yang dilakukan Diskop sendiri Hamdan menyebut seperti dilakukan pembinaan kewirausahaan dan pembinaan kualitas kemasan. ‘‘Juga ada bantuan modal dari APBN untuk para pemula, yang langsung kita ajukan ke Kementerian tentu dengan proses verifikasi,’‘ akunya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafriwan SE mengatakan saat ini tercatat ada 8.110 Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Angka tersebut tercatat per desember tahun 2019 lalu.

‘‘Hingga Desember 2019 lalu, tercatat ada 8.110 UMKM di Disperindag,’‘ ujarnya disambangi di Ruang Kerjanya Kamis (11/6) kemarin.

Dilanjutkan dia, pada masa Pandemi Covid19 ini banyak UKM yang terdampak. Bahkan kata Kadis bisa mencapai 50 persen bahkan lebih.

‘‘Sangat banyak yang terdampak Pandemi Covid19 ini, 50 persen lebih, angka pastinya kita belum ada, ‘‘ lanjutnya.

Dijelaskannya, terdampak Pandemi Covid19 ini ada beberapa kriteria, ada terdampak dalam pengurangan produksi, kurangnya omset atau penjualan, bahkan terpaksa mengurangi tenaga kerja dengan cara merumahkan sementara.

‘‘Sampai saat ini, yang tutup total belum ada laporannya,’‘ katanya.

Para pelaku UKM sendiri saat ini ada juga yang mengeluh karena angsuran pinjaman mereka terganggu, keluhan tersebut pun disampaikan para pelaku UKM ke dinas. Menyikapi hal tersebut, pihak dinas sendiri hanya mengarahkan ke bank yang bersangkutan jika ada kendala dalam angsuran.

‘‘Karena sesuai mekanisme, pengajuan penangguhan angsuran langsung diproses bank,’‘ tutupnya. (aba/sun)