Waspada Karhutla Jelang Kemarau

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta semua pihak waspada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terlebih saat ini mulai memasuki musim kemarau.

“Kita harus mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah koordinatif untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Kamis (2/7).

Mahfud menegaskan karhutla tidak boleh dilupakan meskipun Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19.

“Kami tadi sepakat keduanya harus dihadapi secara serius, tidak boleh sampai terjadi karena kita fokus pada COVID-19 lalu melupakan ancaman karhutla,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Nantinya pemadaman akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BNPB sudah membuat perencanaan menghadapi itu semua,” kata Mahfud.

Disebutkananya puncak kemarau tahun ini akan terjadi mulai Juli-Oktober. Dia yakin dengan antisipasi yang dilakukan sejak jauh hari, maka ancaman karhutla bisa ditekan seminim mungkin seperti tahun sebelumnya.

Menurutnya hingga 2015 karhutla di Tanah Air mendapat kritikan dan sorotan dunia internasional.

“Protes bukan hanya dari masyarakat sipil di Indonesia tapi juga dunia internasional selalu memprotes bahkan sering saya ulang sampai-sampai Singapura mengeluarkan Undang-Undang Anti Asap pada 2015 sebagai bentuk protes karena Indonesia diangggap tidak mampu menyelesaikan karhutla,” katanya.

Namun, sejak 2016, kebakaran hutan sudah bisa dikendalikan. Titik api memang masih muncul, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tak ada lagi kabut asap pekat yang sampai menembus negara tetangga.

“Sejak awal 2016 Presiden selalu memimpin sendiri antisipasi karhutla. Sehingga 2016 Sampai sekarang hampir tak ada protes di forum internasional seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ucap Mahfud.

Karenanya, pemerintah terus mengingatkan agar bahaya karhutla harus terus bisa diminimalisir agar Indonesia tidak menjadi sorotan dunia.

“Kita harapkan situasi tidak berbalik ke tahun sebelum 2016,” ucapnya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca dengan merekayasa hujan sebagai salah satu upaya mencegah karhutla.

“Kita melakukan modifikasi cuaca dengan merekayasa hujan, sehingga gambutnya basah dan dapat mencegah kebakaran,” katanya.

Dijelaskannya, secara umum, langkah modifikasi cuaca merupakan salah satu rangkaian penyelesaian karhutla di Indonesia. Selain itu, pihaknya melakukan pengendalian operasi terpadu sejak 2015 hingga membangun posko-posko di lapangan dan penegakan hukum.

“Semua itu satu rumpun penyelesaian dalam pengendalian operasional. Namun, tetap ada unsur-unsur lain yang mesti kita lakukan sebagai solusi permanen,” katanya.

Termasuk melakukan analisis iklim, cuaca serta rekayasa dengan teknologi. Selain itu juga melakukan pantauan kualitas udara serta keseimbangan air di lapangan melalui neraca air.

Sebab, kondisi neraca air itulah yang kemudian dapat menjadi tuntunan dalam melakukan modifikasi cuaca dan membuat gambut basah.

“Gambutnya harus basah. Gambut basah itu kan kaitannya dengan neraca air di gambut dan ini berarti ada teknologinya, termasuk pakai satelit serta metode dan cara-cara menghitungnya,” kata dia.

Ia mengatakan langkah modifikasi cuaca tersebut juga ada titik-titik tertentunya, di antaranya Sumatera, yakni meliputi Riau, Sumatera Selatan serta Jambi.

“Kami juga melakukannya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sambil melihat perkembangan di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan,” katanya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan salah satu penyebab karhutla adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kita paham di desa yang sulit itu mereka untuk membuka lahan dua hektare yang paling gampang dengan (cara) dibakar,” ujarnya.

Karena itu harus ada edukasi untuk masyarakat dalam pembukaan lahan.

“Perlu usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah, artinya dibantu oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan ada empat langkah yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah maupun pusat untuk mencegah karhutla.

Cara pertama yaitu optimalisasi dana desa. Mendagri Tito mendorong agar daerah yang memiliki potensi karhutla dapat menggunakan dana desa dalam membentuk desa mandiri.

“Di desa yang berada di Sumatera bagian timur dan Kalimantan yang kita identifikasi rawan terbakar, kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya untuk membuat desa mandiri bebas karhutla,” ujar dia.

Yang kedua, memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD. Dana tersebut bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak. Lalu yang ketiga, memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

“Saya kira perlu juga didorong agar, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” katanya lagi.

Terakhir menurut Tito adalah melakukan kerja sama dengan swasta. Sebab, menurutnya banyak perusahaan besar yang terganggu dengan karhutla.

“Tak hanya itu, ada potensi pos anggaran lain dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla,” katanya.

Contohnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.(gw/fin)