Riefky menambahkan, jika Moeldoko menjadi ketua umum dan kemudian kepemimpinannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka riwayat Partai Demokrat akan tamat. “Nasib Partai Demokrat juga akan malang jika terjadi dua kepengurusan, dua ketua umum yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara,” katanya.
“Jika dua skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tak lagi bisa berpartisipasi pada Pemilu 2024 dan Pilkada. Karenanya, demi nasib dan jutaan kader Partai Demokrat menghadapi kudeta kami ingin berjuang baik agar kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga,” tambahnya.
Riefky mengapresiasi para kader Demokrat yang telah melakukan deteksi dini dan melapor cepat kepada DPP soal adanya kudeta ini. “Membuktikan bahwa Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis, menjunjung tinggi integritas, dan kehormatan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Riefky mengatakan gerakan pengambilalihan kursi ketua umum Partai Demokrat adalah nyata. Karena Moeldoko sudah menyiapkan sejumlah uang bagi para kader yang mendukungnya jadi ketua umum Partai Demokrat.
“Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius. Karena uang sudah mulai digelontorkan,” pungkasnya.(*)