KPK Lelang Tas Mewah dan Perhiasan Hasil Rampasan Eks Bupati Kepulauan Talaud

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tas merek Balenciaga. Barang tersebut hasil rampasan dari terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaud.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, tas merek Balenciaga warna abu-abu itu dilelang dengan harga limit yang ditawarkan Rp14.803.000 dan uang jaminan Rp4 juta.

“KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2019/JKT.PST tanggal 9 Desember 2019 atas nama Terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip,” kata Ipi dalam keterangannya, Selasa (6/7).

Selain itu, PK juga melelang set anting-anting emas putih bermata berlian, dengan harga limit Rp28.645.000 dan uang jaminan Rp8 juta.

Ipi mengatakan untuk pelaksanaan lelang yakni pada Senin (12/7) menggunakam metode close biding dengan mengakses https://www.lelang.go.id. Sementara, untuk batas akhir penawaran yakni pada pukul 13.30 WIB

“Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada Jumat, 9 Juli 2021 Pukul 10.00-12.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” kata Ipi.

Dalam putusan PK Mahkamah Agung, hukuman Sri Wahyumi yang semula divonis hakim tipikor 4,5 tahun dikurangi menjadi dua tahun penjara.

Di tingkat pertama, pada 9 Desember 2019, Sri Wahyumi telah divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima berbagai hadiah, termasuk tas mewah dan perhiasan senilai total Rp491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Sri Wahyumi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain kurungan penjara, Majelis Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Sri Wahyumi selama lima tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. (riz/fin)