Panglima TNI Andika Perkasa Izinkan Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM:Setiap Orang Memiliki Hak

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Keputusan TNI Andika Perkasa yang mencabut larangan Keturunan Partai Komunis (PKI), didukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sangat mengapresiasi untuk mengizinkan keturunan PKI bisa mengikuti seleksi sebagai prajurti TNI.

“Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI,” ucap Taufan dikutip dari Fajar.co.id pada minggu,3 april 2022

Lanjutya, membatasi keturunan PKI tidak sesuai dengan aturan hukum dan konsitusi. Konsitusi secara jelas mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama.

"Konsitusi secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum," ungkapnya.

Ahmad meneruskan, ketetapan tersebut mengacu pada (TAP) MPRS XXV/1966 yakni melarang PKI dan ajaran leninisme serta marxisme. Artinya, bukan anak keturunan PKI yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi atau partai yang diikuti oleh orang tua, kakek atau keluarga mereka.

“Kita kan tidak bisa mengenakan dalam tanda petik dosa warisan kepada anak cucunya,” ungkapnya Ahmad Taufan.

"Jika hal tersebut diterapkan maka sama artinya melawan atau bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 28 yang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan, kesamaan hukum, keikutsertaan dalam pemerintahan, pekerjaan dan sebagainya," sambungnya

Taufan melanjutkan, langkah yang diambil Panglima Jendral TNI Andika Perasa mengarah kepada penegakan atau kesetaraan HAM di tanah air.Bahkan, hal itu dinilainya sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya, tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi atau perbedaan.

"Pada masa orde baru banyak anak keturunan eks PKI atau yang belum tentu PKI tetapi dituduh PKI. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri sipil atau tidak bisa melanjutkan sekolah.

Mereka terhalang mendapatkan hak-hak dasar, misalnya, pendidikan, pekerjaan. Itu puluhan tahun terjadi, masa kita ulang lagi,"tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pangilam TNI Jenderal TNI Andika Persasa telah mengizinkan keturunan PKI untuk mengikuti proses seleksi penerimaan prajurit TNI DALAM Tap MPRS 25 tahun 1966.

Menurut Andika, Berdasarkan Tap tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis.(*)