Aloysius Renwarin Minta Lukas Enembe Dihukum Adat, KPK Bilang Ini

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan hukum adat.

Dalam keterangan tertulis, dia menuturkan, Lukas Enembe telah ditetapkan dan dilantik sebagai kepala suku besar Papua.

Lukas Enembe ditetapkan melalui sidang resmi yang dihadiri ketua dewan adat Papua dari tujuh wilayah adat.

Menurut dia, dengan pengangkatan sebagai kepala suku besar tersebut maka segala masalah yang berhubungan dengan Lukas Enembe harus diselesaikan dengan hukum adat.

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan kuasa hukum Lukas Enembe.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK sangat menyayangkan pernyataan tersebut.

"Penasihat hukum tersangka mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara profesional," ujar Ali Fikri, di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022.

Diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

KPK membenarkan bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya.

Namun, kata dia, untuk kejahatan terlebih kasus korupsi maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional.

"Perihal apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau adat kepada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai Undang-Undang yang berlaku.," kata Ali.

KPK meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi sehingga juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua.

"Kami khawatir 'statement' yang kontraproduktif tersebut justru dapat mencederai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri," tukas Ali. (fin)