Ternyata Aliran Dana Desa Sampai ke KKB Papua

JAMBIUPDATE.CO, PAPUA - Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, Petrus Kasihiw memberikan pernyataan mengajutkan terkait aliran dana desa yang sampai ke KKB. 

Petrus Kasihiw menyebutkan, ada aliran dana desa dari kepala desa kepada kelompok teroris bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah tersebut.

Kasihiw mengatakan, kepala desa di daerah pedalaman terpaksa memberikan dana desa kepada kelompok teroris bersenjata yang beraksi di daerah tersebut.

"Karena diancam akan dibunuh jika tidak memberi," kata Bupati Petrus Kasihiw dalam rapat kerja para bupati seluruh provinsi Papua Barat di Sorong, Kamis 20 Oktober 2022.

Dia berharap masalah ini menjadi perhatian serius pihak Kepolisian maupun TNI sehingga masyarakat di daerah pedalaman Kabupaten Bintuni dapat hidup dengan tentram.

Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memberikan keterangan terpisah, menyatakan bahwa masalah itu benar-benar nyata dan bukan hanya di Provinsi Papua Barat saja tetapi juga di Papua.

Ia menjelaskan bahwa kelompok teroris bersenjata tersebut meminta uang kepada aparatur kampung dengan ancaman bahkan tindakan-tindakan kekerasan.

Kelompok premanisme tersebut menunggu waktu pencairan dana desa kemudian mengadang kepada desa untuk meminta uang desa. Hal ini nyata masih terjadi.

Baginya tidak ada toleransi bagi siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain akan ditindak tegas.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menegaskan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua masuk kategori teroris.

Aksi yang selama ini dilakukan baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dapat dikategorikan sebagai teroris.

Apalagi motif aksi kekerasan yang dilakukan itu adalah untuk memisahkan diri dari NKRI," kata Komjen Boy Rafli dikutip dari Antara, Minggu 9 Oktober 2022.  

Diakui, kejahatan yang dilakukan KKB sudah masuk kategori teroris karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan jatuhnya korban dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat.

Karena itu untuk mencegahnya saat ini BNPT menggandeng 47 kementerian dan lembaga negara untuk menghadirkan negara guna mengikis paham radikalisme.

Berbagai upaya dilakukan agar generasi muda dan masyarakat umumnya tidak terjerumus paham atau ideologi radikalisme yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan kekerasan ekstrem serta menentang konstitusi negara dan ideologi Pancasila.

Karena itulah penegakan hukum harus tegas, obyektif dan terukur agar masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan yang dilakukan KKB.

"BNPT saat evaluasi selalu mengingatkan pentingnya penegakan hukum secara terukur agar jangan sampai warga sipil menjadi korban, seperti halnya yang terjadi di Papua Barat dimana pekerja jalan menjadi korban, " kata Komjen Boy Rafli.

Sebelumnya Kepala BNPT tersebut mengukuhkan Duta Damai Dunia Maya di Papua yang dipusatkan di Sentani, Kabupaten Jayapura.(FIN)