Presiden G20 Indonesia, Momentum Pulihkan Dunia Dari Krisis Global

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Krisis keuangan global tahun 1997 – 1999 memicu berbagai negara maju untuk bergerak cepat mencari solusi untuk memulihkan perekonomian dunia. Negara-negara yang tergabung didalam G7 (Group of Seven); Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis, menyimpulkan cara paling cepat untuk memulihkan perekonomian dunia adalah dengan cara berkolaborasi dengan banyak negara-negara maju lain dan negara-negara berkembang.

Ide awalnya, negara-negara menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik dalam perundingan global dirangkul di dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Di sinilah cikal bakal G20 lahir, di mana di dalam pertemuan itu melibatkan 12 negara tambahan (Meksiko, Argentina, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Korea Selatan, Indonesia dan Australia, Brazil, dan India) diluar G7 plus satu Kawasan ekonomi Uni Eropa.

Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 (Group of Twenty) atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa di tahun 2022 ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia.

Terpilihnya Indonesia sekaligus menandakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia Maju, degan memainkan peranan strategis Indonesia dalam mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Dengan tema G20 tahun 2022 yaitu “Recover Together, Recover Stronger”, bermakna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people centered, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Secara lebih spesifik Presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik, dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 mendatang.

Perekonomian nasional juga akan terdongkrak naik karena mobilitas para delegasi dan pendukung G20. Terdapat 150 kegiatan, berupa rapat yang terbagi dalam 2 kelompok kegiatan berbeda yakni, Sherpa Track dan Finance Track yang berlangsung secara marathon, mulai dari ministerial meeting, engagement group meeting hingga rapat-rapat setingkat eselon I, dan mencapai puncaknya pada event “Presidensi G20 Leader Summit”.

Melalui rangkaian kegiatan panjang tersebut, dengan kehadiran para delegasi akan berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa; perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.

Selain itu, Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi. Dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Oleh karena itu, momentum presidensi yang hanya terjadi satu kali setiap generasi (kurang lebih dua puluh tahun sekali) harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi, maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Secara langsung manfaat pada aspek ekonomi dapat dirasakan dari kunjungan delegasi negara G20 yang dapat meningkatkan devisa negara, menggeliatnya kembali sektor pariwisata, khususnya Bali, dan Indonesia pada umumnya yang tertekan sangat dalam di era pandemi, serta meningkatkan konsumsi domestik dengan optimalisasi peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan PDB, hingga penyerapan tenaga kerja.

Dari pendekatan ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat diraih Indonesia adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.

Selain itu, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) serta mendorong optimalisasi financial inclusion untuk bersama-sama melakukan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM meningkatkan inklusi keuangan dan perempuan untuk mencapai presentase 90 persen ditahun 2024.

Kementerian Sekretariat Negara menegaskan Presidensi G20 akan dapat menjadi milestone peta jalan Indonesia Maju, khususnya dengan memastikan pengembangan pilar “Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” terhadap poin-poin penting seperti peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

Target Indonesia untuk menjadi negara dengan predikat maju pada tahun 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi minimal harus bisa di atas 6 persen setiap tahunnya, dan Presidensi G20 atau Tahun 2022 mendatang diharapkan dapat menjadi tahun pertama bagi Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan merupakan tahun kunci dari pemantapan pemulihan ekonomi menuju negara maju 2045.

Energi Ramah Lingkungan

Salah satu prioritas isu yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah mendorong transisi energi bagi keberlanjutan ekosistem global. G20 diyakini bisa menjadi momentum memantapkan komitmen bersama dalam penguatan kerja sama dan sinergi antarpemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan ekosistem transisi energi yang optimal.

Presidensi G20 di Indonesia, diyakini akan jadi momentum kebangkitan dan kemandirian industri energi nasional, dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang menjadi ancaman global. Selaku pemegang keketuaan G20, Indonesia menampilkan keseriusan dalam mendorong transisi energi dari ketergantungan energi fosil kepada energi baru terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penjuru dalam menyokong pameran (showcase) implementasi EBT yang sudah diterapkan di tanah air. Termasuk pemakaian energi ramah lingkungan selama kegiatan maupun transportasi di lokasi G20.

PT PLN sendiri telah menyiapkan infrastruktur EBT di Bali maupun Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. BUMN kelistrikan itu menyiapkan 36 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap atau photovoltaic rooftop di Bali dengan total kapasitas 869 kilowattpeak (kWp). Keberadaan infrastruktur ini untuk mendukung gelaran KTT G20.

PLTS atau terdiri dari susunan modul panel fotovoltaik sebagai penangkap sinar surya yang terpasang di atap bangunan atau bagian lain dari bangunan.

Selain lebih ramah lingkungan dan mendukung program energi bersih dari energi terbarukan, panel itu juga menghemat biaya tagihan listrik. Daya yang dihasilkan dari PLTS Atap nantinya akan otomatis memotong tagihan listrik pengguna maksimal 65 persen dari total daya yang dihasilkan oleh PLTS Atap.

Penggunaan Mobil Listrik

Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menjelaskan mobil listrik akan dipergunakan sebagai alat transportasi kepala-kepala negara selama perhelatan G20 di Bali.

“KTT G20 menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kita dalam mendorong penurunan emisi dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik,” ujar Usman.
Komitmen terhadap kampanye teknologi ramah lingkungan di G20 juga mulai sudah dilakukan pemerintah, ditunjukkan dengan beberapa mobil listrik berlogo G20 sudah beredar di jalanan ibu kota Jakarta.

Selain itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga akan membangun puluhan unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa lokasi strategis di Bali, tempat berlangsungnya pertemuan puncak KTT G20 Tahun 2022.

Penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 diperkirakan akan mencapai 500 unit. Usman berharap institusi lainnya, seperti BUMN, BUMD maupun Pemda, juga dapat ikut beralih menggunakan KBLBB dalam menyambut KTT G20.
Keberadaan mobil listrik di KTT G20 menunjukkan Indonesia telah siap menyambut dan memulai transisi energi. Indonesia akan dikenal menjadi salah negara yang cukup berani untuk menjadi piloting country dalam transisi energi.

Ekonomi Berbasis Teknologi

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dalam suatu kesempatan mengatakan pemerintah mendorong industri memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum sekaligus panggung bersama dalam memacu hilirisasi ekonomi digital.

“Kami dari awal sangat menyadari bahwa G20 ini panggung kita bersama. Bukan saja pemerintah, kami juga mengajak industri dan bahkan UMKM lokal untuk turut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan G20 DEWG,” tuturnya.

Dari para rekan industri yang tergabung dalam Industry Task Force (ITF) telah banyak memberikan dukungan penyelenggaraan, lalu para pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk memamerkan dan menjual hasil karyanya kepada delegasi negara anggota G20.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, pembahasan dalam DEWG akan menjadi pondasi pembahasan isu transformasi digital dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Nah, jadi kami melihat hilirisasi pemanfaatan digital itu dilakukan di banyak sektor. DEWG mengambil posisi sebagai pondasinya. Pondasinya itu apa? Hard infrastructure yang berupa konektivitas digital karena kita tidak bisa bicara digital ini dan digital itu tanpa adanya konektivitas, Apabila infrastrukturnya ada, namun tidak bisa dimanfaatkan secara produktif, maka tidak ada nilai tambahnya. Oleh karena itu, soft infrastructure atau kualitas talenta dan sumber daya manusia digital juga harus diperkuat,” tegasnya.

G20 DEWG yang secara khusus membawahi isu-isu digital mengambil tiga isu prioritas, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, kemudian Digital Literacy and Digital Skills, serta Data Free-Flow with Trust and Cross Border Data Flow.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Berkualitas Global

Presidensi G20 di sektor kesehatan akan berfokus pada penguatan global health architecture, seperti kebijakan dan instrumen global untuk protokol Kesehatan yang aman dan terstandarisasi secara internasional agar mempermudah perjalanan internasional.

Salah satu yang pelajaran paling penting yang didapat dari pandemi COVID-19 adalah bahwa saat ini arsitektur kesehatan global lambat untuk merespon pandemi dan tidak siap untuk mencegah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa depan.

Tema Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger” bertujuan untuk membangun kembali arsitektur kesehatan global yang lebih kuat dan dapat bertahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.

Menkes menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan selaku ketua Health Working Group telah menetapkan tema “Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global” dengan 3 (tiga) isu prioritas bidang kesehatan, yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global serta memperluas manufaktur global dan pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, kesiapsiagaan, dan respon.

Lewat ketiga fokus itu, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama membangun global yang nyata kolaborasi untuk pemulihan pandemi yang dipercepat dan kuat dengan tetap berpegang pada prinsip solidaritas, akuntabilitas, dan kesetaraan.

Sebab, selain respons yang lambat. Sektor kesehatan juga belum memiliki mekanisme global yang dapat dengan cepat memobilisasi sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun penanggulangan medis penting lainnya dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat. Juga, ada perbedaan mencolok dalam kapasitas berbagai negara dan wilayah untuk mendeteksi dan memantau patogen yang muncul dengan surveilans genomic.

“Respons kolektif negara G20 akan menentukan jalannya pandemi saat ini dan masa depan. Hari ini adalah saat untuk mengubah arsitektur kesehatan global kita,” kata Menkes.
Karenanya, dalam semangat kemitraan, Menkes mengajak para pemimpin G20 untuk terus berkolaborasi dalam membangun mekanisme global dalam pengumpulan sumber daya untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, peningkatan kemampuan surveilans genomic secara global termasuk pemulihan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan komitmen yang diberikan dalam jalur kesehatan Presidensi G20. Belajar dari pandemi, kita harapkan bisa lebih cepat merespon pandemi dan lebih siap untuk mencegah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya

Pembangunan sistem ketahanan kesehatan global Pandemi Covid-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas kesehatan di banyak negara semakin kentara. Salah satu ketimpangan yakni, perbedaan kapasitas tiap-tiap negara untuk mendeteksi dan memantau patogen biang penyakit yang baru muncul dengan genomic sequencing. Untuk menyikapi ketimpangan ini, pemimpin dari negara-negara G20 diharapkan berkolaborasi untuk mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, kooperatif, dan tangkas dalam menghadapi berbagai isu kesehatan. Selain itu, pemimpin negara anggota G20 perlu mendukung percepatan akses sarana dan prasarana pencegahan Covid-19. Seperti penyediaan alat tes, vaksin, serta alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien Covid-19.

Krisis kesehatan pandemi Covid-19 memukul telak sektor perekonomian global. Sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sampai pendidikan juga turut terdampak masalah kesehatan ini. Perbaikan kondisi ini bisa diupayakan lewat harmonisasi standar protokol kesehatan global.

Pada Forum G20 2021, para pemimpin anggota G20 sudah berkomitmen membuka perjalanan internasional dengan protokol kesehatan yang sesuai pandemi Covid-19. Namun, sejumlah negara menerapkan panduan sertifikat vaksin Covid-19 digital dengan cara dan mekanisme verifikasi berbeda dari negara lainnya. Kondisi ini menyebabkan sertifikat vaksin Covid-19 digital di satu negara tidak diakui di negara lainnya.

Stabilitas Politik Global untuk Kestabilan Harga

Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Presiden juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.

"7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres," ujar Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya tegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," jelas Presiden Jokowi.

Kepala Negara memahami bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Menurutnya, jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," ungkapnya.

Sementara itu, dalam perbicangan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.

"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," imbuhnya.

"Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20, jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia," tandasnya.
Invasi Rusia terhadap Ukraina membawa dampak luar biasa terhadap stabilitas ekonomi dunia. Mata dunia akan melihat KTT G20 nanti, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan seluruh kepala negara anggota G20. Oleh karenanya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengakui bahwa media asing sangat tertarik dengan sikap pemerintah Indonesia, selaku Presiden G20, dalam mengambil sikap terkait perang Rusia dan Ukraina. Sikap dunia memang terbelah, terkait kehadiran dua negara yang tengah berseteru tersebut di Presidensi G20. Isu ini menurun Usman perlu dikelola dengan baik agar pemberitaannya.

“Pemberitaannya positif atau setidaknya netral ataupun berimbang bagi Indonesia (menyikapi Rusia dan Ukraina) begitu. Dan ini saya kira tantangan-tantangan dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan leadershipnya untuk menunjukkan kepemimpinan, untuk menunjukkan presidensinya bahwa kita bisa mengelola dinamika yang terjadi di dalam konteks geopolitik,” ujar Usman.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menambahkan, pemerintah harus kreatif, mengemas isu-isu G20 menjadi informasi yang menarik sehingga memantik ketertarikan media-media internasional. Berbagai strategi komunikasi publik, seperti pemanfaatan platform-platform digital menurutnya harus dilakukan secara optimal.

“Kita harus semakin sering berinteraksi dengan media, agar mereka tertarik untuk terus memberikan pemberitaan terhadap G20. Bisa juga kita mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan di masing-masing negara peserta G20 untuk menjadi corong komunikasi kita agar media luar meliput kegiatan dan isu-isu yang berkembang selama perhelatan presidensi G20,” ujarnya.

Indonesia Ramah Investasi

Presidensi Group of 20 (G20) Indonesia pada 2022 menjadi momentum pemerintah untuk menunjukkan kepada negara-negara dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki daya saing dan ramah investasi.
Seperti diketahui, Presidensi G20 menjadi wadah dialog publik antara pemerintah dari negara anggota G20, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan global untuk mengulas urgensi perdagangan dan investasi dalam mendorong perkembangan, pembangunan, serta pemulihan ekonomi global. Untuk mewujudkan negara ramah investasi, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Pada regulasi, misalnya, pemerintah sudah menelurkan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dilansir dari laman bkpm.go.id, UU yang dikenal sebagai omnibus law itu dibuat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan horizontal serta vertikal tidak saling berbenturan dan tak ada lagi regulasi yang tumpang tindih sehingga bisa memberikan kemudahan dalam membuka usaha. Selain regulasi, pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi agar bisa pulih selepas pandemi Covid-19. Hasilnya, kondisi makroekonomi termasuk stabil di antara negara-negara lain.

Jika ditilik dari tingkat inflasi per Mei 2022 berdasarkan data yang dimuat di laman tradingeconomics.com, Indonesia merupakan negara dengan inflasi terendah keempat di antara negara anggota G20 setelah China, Arab Saudi, dan Jepang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam membendung krisis ekonomi di Indonesia disumbang oleh kebijakan peningkatan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga lebih dari tiga kali lipat.

“Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak kuat, tidak bisa melakukan fungsi sebagai shock absorber. APBN sebagai shock absorber bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan," jelas Menkeu.

Dengan kondisi tersebut, tak heran Indonesia dipercaya oleh perusahaan-perusahaan global sebagai tujuan investasi, sekalipun ekonomi dunia sedang tidak stabil. Di sektor manufaktur, terdapat 10 perusahaan global tercatat sudah membenamkan modal di Kabupaten Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Terbaru, investor dari negara anggota G20 menyatakan minat membenamkan modal di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, para investor tersebut tertarik berinvestasi pada lima destinasi superprioritas (DSP) dan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan investasi berbasis green tourism (ekowisata).

“Ada minat dari Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, India, Rusia, Spanyol, dan dari beberapa negara anggota G20," ujar Sandiaga.(*)