Harga Mobil Listrik Masih Terlalu Mahal, Pemkot Jambi Tak Mampu Beli untuk Kendaraan Dinas

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Pemerintah pusat sudah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk menggunan kendaraan dinas energi listrik.

Namun hal itu sulit diterapkan oleh pemerintah daerah, karena terkait anggaran. Harga kendaraan listrik saat ini dinilai masih sangat mahal.

Seperti yang diungkapkan Wali Kota Jambi Sy Fasha. Ia menyebutkan, saat ini pertumbuhan kendaraan listrik di Kota Jambi sudah cukup banyak.

Jika kendaraan listrik ingin di sosialisasikan lebih masif, harganya harus diturunkan.

"Sekarang harganya sangat mahal sekali. Contoh Hyundai itu harganya Rp 800 juta lebih," kata Fasha, saat menghadiri peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di PLN UP3 Jambi, Selasa (10/1).

Dengan harga demikian, tentunya pemerintah daerah tidak mampu untuk membeli.

"Kami pemerintah tidak sanggup beli, karena anggaran kita untuk kendaraan dinas roda 4 itu diangka Rp 200 hingga 400 juta. Itu permasalahannya," sebut Fasha.

Jika kendaraan listrik ini sudah turun harga sebut Fasha, tentu pihaknya akan lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi.

"Kami pemerintah akan beli. Karena kita dihimbau memakai kendaraan listrik," ujarnya.

Namun kata Fasha, pihaknya tetap akan menyusun strategi untuk menertibkan dulu kendaraan dinas yang ada saat ini.

"Mungkin mobil dinas lama akan kami lelang dulu nanti, baru beli mobil listrik untuk kendaraan dinas," ungkanya.

Lebih lanjut Fasha mengungkapkan, terkait keberadaan SPKLU di Kota Jambi, ia menganggap hal itu sangat baik.

Namun sebutnya, keberadaan SPKLU ini jangan terlalu dibebaskan, karena dikhawatirkan bisa tumbuh menjamur dipinggir jalan tanpa izin, sehingga akan merusak estetika kota.

"Kalau ada niat baik dari pemeritnah pusat yakni kementrian BUMN, bagaimana mendudukan bersama antara BUMN PLN dan Pertamina, untuk meletakan SPKLU di setiap SPBU," katanya.

"Karena SPBU kewenangan Pertamina dan SPKLU kewenangan PLN. Jangan sampai SPKLU ini dibebaskan, nanti akan keluar dipinggir jalan tanpa izin, sehingga tidak terkoordinir dan melanggar estetika kota," tambahnya.

Sebab kata Fasha, untuk mendirikan SPKLU ini tidak memerlukan biaya yang cukup besar, karena hanya menggunakan token listrik.

"Bagimana PLN dan Pertamina bisa duduk bersama untuk memasang SPKLU di SPBU," katanya. (hfz)