Dianggap Tak Berkontribusi dan Serobot Lahan, Warga Blokir Jalan PT. KDA

JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN - Konflik antar perusahaan dan masyarakat sekitar kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun. Kali ini, warga Desa Tanjung, Kecamatan Bathin Vlll, kembali konflik dengan perusahaan hingga menggelar aksi pemblokiran akses jalan menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kresna Duta Argroindo (PT KDA), sebuah perusahaan milik Sinarmas Group, Kamis (16/03/2023).

Irwan Akili, Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, yang memimpin aksi saat itu mengatakan, bahwa aksi yang digelar masyarakat bersama pemerintah desa tersebut di picu berbagai persoalan yang terjadi selama ini antara masyarakat dan pihak perusahaan.

"Diantaranya persoalan CSR dan persoalan lahan,"kata Irwan Akili.

Dikatakannya, selama ini pihak perusahaan tidak ada kontribusi bagi warga sekitar terkait Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, baik itu berupa pembangunan ataupun berupa lainnya.

"Selama saya menjabat menjadi Kepala Desa Tanjung, tidak ada CSR dari perusahaan, semua hanya janji belaka. Tidak ada satu CSR pun direalisasikan," akunya. 

Selain itu, terkait pemblokiran jalan tersebut, pihaknya masih akan terus menutup akses jalan hingga pihak permasalahan ini dapat selesai dan tidak berlarut- larut.

Aksi masyarakat tersebut juga dipicu persoalan lahan, dimana sekitar 10 hektar lahan masyarakat diserobot oleh pihak perusahaan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. 

Irwan menambahkan, awalnya masyarakat melaporkan adanya tanah desa yang telah dikelola perusahaan selama lebih kurang 30 tahun.

"Atas dasar tersebut kami coba cek data, dan benar tanah itu tanah masyarakat Desa Tanjung. Setelah itu kami coba konfirmasi ke perusahaan sampai tiga kali pertemuan," kata Irwan.

Dalam tahap pertemuan, Irwan menyebut pihak perusahaan tidak mampu membuktikan kepemilikan lahan masyarakat desa sebesar 10 hektar.

Selain itu, pihak Desa juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan mengaku hingga kini belum ada penyelesaian.

"Sudah empat kali di BPN dan tiga kali di asisten satu, ternyata tidak juga diselesaikan sejak satu bulan yang lalu," pungkasnya.(hnd)