Seleksi PPPK Berubah-ubah, Darmiatin: Guru Lulus PG Jadi Korban, tetapi Kenapa P1 seolah-olah yang Salah, Subhanallah

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Berubah-ubahnya aturan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundang kritikan tajam guru lulus passing grade (PG).

Mereka merasa ketidakkonsistenen panitia seleksi nasional (Panselnas) PPPK guru membuat honorer dirugikan.

"Awalnya guru lulus PG, sekarang menjadi prioritas satu (P1) karena aturan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Itu artinya P1 itu lahir karena Panselnas," kata Koordinator Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) se-Indonesia Darmiatin kepada JPNN.com, Minggu (22/5).

Dia heran mengapa sekarang P1 khususnya yang mengajar mata pelajaran PKWU malah diombang-ambingkan pemerintah. Alasannya, P1 PKWU akan diselesaikan kalau ada kebutuhan. Pernyataan itu kata Titin, sapaan akrabnya, sangat melukai guru P1 PKWU.

Sebab, aturan seleksi PPPK guru 2021 tidak ada pembatasan pelamar. Semua guru honorer dibolehkan mendaffar tanpa melihat ada kebutuhan atau tidak.

"Guru lulus PG jadi korban karena selalu berubah aturannya, tetapi kenapa P1 seolah-olah yang salah. Subhanallah," serunya.

Dia mendesak P1 PKWU diperlakukan sama dengan guru lulus PG bahasa Inggris. Apakah mau ditempatkan di SMA, SMK, SMP, SD yang penting segera diberikan SK PPPK tahun ini Guru honorer PKWU sudah capek menunggu dua tahun. Guru mapel lain sudah diangkat, tetapi PKWU serasa dianaktirikan.

Dia juga menyoroti aturan pemerintah yang menggabungkan mapel IPA, Fisika, Kimia menjadi satu, yaitu IPAS untuk SMK. Otomatis guru-guru ini makin sempit ruangnya. "Kami tidak habis pikir dengan kebijakan panselnas," ujarnya.

Dahulu, saat pendftaran hampir smua mapel dilinierkan ke PKWU. Ketika terjadi permasalahan sekarang panselnas tidak mau bertanggung jawab dengan melinierkan kembli ke mapel masing-masing.

Ini seharusnya kata Titin, mutlak kesalahan panselnas. Jadi, jangan seenaknya saja memberikan alasan tidak dibutuhkan sehingga posisi P1 makin terjepit, padahal sebenarnya sangat drugikan.

"P1 itu utang pemerintah, seharusnya diselesaikan semua tanpa dites kembali," pungkasnya. (jpnn/fajar)

Lihat Sumber Artikel