Dualisme PT BBI, LSM Sembilan Jambi Minta Polda Jambi Bergerak

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Polemik tentang dugaan dualisme di tubuh PT Bumi Borneo Inti (BBI) masih terus berlanjut.

Terbaru adalah, seputar dugaan penggelapan pajak lewat kegiatan pertambangan ilegal di atas IUP PT BBI.

Informasi yang didapat, penambangan dilakukan oleh pelaku pertambangan ilegal yang mengatasnamakan PT BBI, sedangkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki komponen perizinan seperti MoMs MoDi dan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Jamhuri, Ketua LSM Sembilan Jambi. Katanya, akibat dari dualisme yang terjadi di PT BBI saat ini juga memiliki legalitas dokumen perusahaan dan tidak sah secara hukum.

"Secara sederhana batu bara yang dihasilkan dan dijual dari kegiatan pertambangan oleh pelaku ilegal yang mengatasnamakan PT BBI tersebut tidak membayar pajak alias dijual dengan menggunakan dokumen bodong," kata Jamhuri. 

Lanjutnya, bisa dibayangkan saja ada beberapa puluhan juta ton batu bara terjual tanpa membayar pajak terhadap daerah dan negara.

"Sungguh miris. Daerah dan negara harus diam dan dirugikan secara terang-terangan oleh mafia tambang batu bara di tubuh BBI," kata Jamhuri.

Dia juga menilai, polemik di PT BBI ini dilakukan oleh sindikat para mafia.

Hingga terkesan kegiatan pertambangan tersebut didukung penuh oleh kekuatan tertentu, hingga seolah adanya oknum yang merasa kebal hukum.

Jamhrui juga mengatakan, ada dugaan lainnya yaitu oknum di PT BBI telah memberikan setoran kepada beberapa oknum sebagai pengamanan untuk memuluskan baik aktivitas hilirisasi maupun hulunisasi pertambangan batu bara yang diduga ataupun terindikasi merupakan kegiatan illegal. 

"Kami akan terus melakukan investigasi dan pendalaman sampai masalah ini selesai dan terang benderang, meskipun sampai saat ini belum ada tindakan terlihat ke ranah publik tindakan spesifik dari Ditreskrimsus Polda Jambi untuk mengusut tuntas masalah ini," kata dia. 

Dia berharap, jangan sampai ada kesan kekuasaan oligarkhi lebih besar daripada kekuasaan dan kekuatan mengikat hukum. 

"Kami akan terus bersuara, bahkan dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi turun ke jalan bersama masyarakat untuk mendesak khususnya pihak Ditreskrimsus Polda Jambi untuk bertindak secara tegas tanpa pandang bulu," kata dia.

Polda Jambi kata dia, harus mampu memberikan pembelajaran kepada segenap lapisan masyarakat bahwa hukum adalah panglima tertinggi dari segala bentuk kekuasaan duniawi. (*)