Pertamina Sebut Penyaluran akan Melebihi Kuota, Subsidi BBM Rawan Jebol

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA– Kuota bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi rawan jebol lagi. Jelang akhir tahun, ada kenaikan konsumsi cukup signifikan.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati, mengemukakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi tahun ini diramal akan melebihi kuota.

"Tahun ini kita prediksi solar melebihi kuota, dari 16 juta kiloliter (kl) akan menjadi 18 juta kl. Jadi, ada peningkatan 2 juta kl. Demikian juga elpiji, dari 8 juta metrik ton menjadi 8,28 juta metrik ton,’’ ujarnya pada rakor pengendalian inflasi di Jakarta, 4 September.

Meski demikian, Nicke menjamin Pertamina akan tetap memenuhi stok. "Sehingga tidak ada kelangkaan yang bisa meningkatkan harga,’’ imbuhnya.

Nicke menjelaskan, adanya tren peningkatan konsumsi BBM dan elpiji subsidi itu dipicu perbaikan ekonomi pascapandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya aktivitas, mobilitas masyarakat juga mendorong peningkatan konsumsi BBM.

Tren kenaikan harga juga terjadi pada harga minyak mentah brent dari rata-rata USD 75 per barel menjadi sekitar USD 84 per barel dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, harga BBM dan elpiji subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.

Pemerintah, sebut Nicke, tetap mempertahankan harga produk-produk energi yang disubsidi.

’’Kami meyakini pemerintah tetap akan menjaga harga BBM public service obligation (PSO) maupun elpiji,’’ imbuhnya.

Sejalan dengan itu, hingga kini pemerintah belum juga meneken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Padahal, perpres itu penting karena berkaitan dengan aturan yang lebih detail terkait syarat dan target penerima BBM subsidi untuk masyarakat.

Nicke menuturkan, revisi beleid pembatasan pembelian komoditas subsidi itu berisiko untuk diselesaikan pada tahun ini. Hal tersebut seiring dengan momen politik, yakni pemilihan umum atau pemilu serentak yang sudah mepet.

"Ada Perpres 191/2014 yang harus didetailkan. Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini, melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar. Karena itu, kami kendalikan dengan sistem digitalisasi itu saja yang bisa kami lakukan," bebernya.

Lewat revisi aturan ini, pemerintah akan mengatur konsumen Pertalite.

Sebelumnya, Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro pernah menyampaikan, revisi Perpres masih di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Saat itu, pihaknya diminta untuk mengkaji lebih dalam lagi.

Dia mengatakan, pihaknya diminta untuk meningkatkan fungsi pengawasan sehingga BBM tersebut tepat sasaran. Sebab, saat ini pengguna subsidi BBM makin tak terkendali. Akibatnya, kuota BBM subsidi selalu rawan jebol jelang akhir tahun.

"Arahannya itu fungsi pengawasan perlu ditingkatkan kembali dalam pendistribusian maupun ketersediaan dari BBM itu sehingga tepat sasaran," katanya. (*)