Ketua BPD Ngadu ke Dewan, Minta Tunjangan Ketua dan Anggota BPD di Muaro Jambi Dinaikkan

JAMBIUPDATE.CO, MUARO JAMBI- Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Muaro Jambi mendatangi gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (5/10).

Mereka melakukan audiensi dengan sejumlah wakil rakyat. Kedatangan mereka untuk mengusulkan kenaikan gaji yang mereka terima saat ini. Padahal usulan tersebut, sudah disampaikan kepada pemerintah daerah tahun sebelumnya.

Mereka menilai jika gaji yang mereka terima saat ini terlalu kecil dan tak sebanding lagi dengan tugas mereka di lapangan. Saat ini, mereka hanya menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 600.000 untuk anggota dan Rp 1 juta untuk jabatan Ketua.

Kedatangan puluhan ketua dan anggota BPD diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi M Haikal dan juga Anggota DPRD kabupaten Robinson Sirait, Edison, Siti Maimunah, Wiji Siswani dan Wiranto.

Ketua Forum BPD Kabupaten Muaro Jambi, Suparman mengatakan, kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, saat ini gaji yang dan tunjangan yang diterima oleh BPD di Kabupaten Muaro Jambi merupakan terkecil ke tiga di Provinsi Jambi, oleh karena itu sudah saatnya mereka mengusulkan untuk kenaikan gaji dan tunjangan.

"Tugas dan fungsi kami sudah jelas. Tugas kami hampir sama dengan anggota DPRD, tapi gaji dan tunjangan kami sangat kecil sekali," katanya.

Mereka mengusulkan, kenaikan tunjangan itu berada diangka Rp 1,5 juta untuk ketua, Rp 1,3 juta untuk wakil ketua, Rp 1.150 untuk sekretaris dan Rp 1 juta untuk anggota. "Semoga usulan kami diterima oleh bapak-bapak dewan terhormat," katanya.

Hal ini mendapat respon positif dari para wakil rakyat yang hadir dalam audiesnsi tersebut. Seperti halnya Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Ahmad Haikal dari Fraksi PKB.

"Kami sangat merespon dengan cepat terkait hal ini, dari pertemuan kali ini kita sudah tau apa yang menjadi harapan teman-teman para Ketua BPD," bebernya.

Setidaknya, kata Haikal, ada kesetaraan tunjangan yang neraka terima dengan kabupaten lainnya. "Kenapa ada selisih dengan kabupaten lain. Insyaallah ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran," tukasnya. (wan)