Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Sungai Penuh Tak Kunjung Rampung

JAMBIUPDATE.CO, SUNGAIPENUH- Rehabilitasi Gedung kantor DPRD Kota Sungaipenuh tak kunjung rampung, hingga mendapat sorotan dari DPRD Sungai Penuh. Bahkan proyek ini diduga bermasalah karena pelaksana proyek gagal menyelesaikan pekerjaannya, sementara kontrak dalam waktu dekat. 

Informasi diperoleh berdasarkan kontrak nomor : 640/01-kontrak/DPU-PR-4/VII/2023 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Dari jadwal LPSE Kota Sungaipenuh kontrak ditanda - tangani antara 17 Juli - 18 Juli 2023, dan berakhir  tanggal 16 November - 17 November 2023. 

Proyek tersebut dibiayai dari APBD Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 2 milyar yang dikerjakan oleh CV. Rizki dengan alamat Desa Pugu Semurup, kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 

"Proyek ini jelas bermasalah waktu pelaksanaannya tinggal tiga hari lagi. Kalau dilihat kondisi fisiknya sekarang, rehabilitasi ini tidak sampai fisiknya 30 persen," ujar sumber kepada wartawan.

Sumber internal DPRD ini menyesalkan, dalam pelaksanaannya dilakukan tidak profesional dan meresahkan.

"Masa iya memperbaiki keramik kamar mandi sampai tiga kali dibongkar. Kelihatan sekali tidak beres kerjanya ini," ujar sumber internal DPRD Kota Sungai Penuh. 

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sungaipenuh, Mulyadi Yakup, juga menyayangkan lambatnya kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Menurut dia, dalam pelaksanaan yang hampir 4 bulan dilakukan, jumlah pekerja paling banyak 3 orang sampai 5 orang tenaga kerja.

"Kita juga amat menyayangkan, pekerjaan ini lambat sekali dan waktu pelaksanaannya beberapa hari habis. Sedangkan pekerjaannya masih banyak yang belum," ujar Mulyadi Yakup.

Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, Rabu besok, 15 November 2023 akan memanggil pejabat terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sungai Penuh.

"Besok sekitar jam 9 pagi, komisi 3 telah menjadwalkan hearing dengan pejabat PU. Kita hearing khusus mempertanyakan proyek ini. Melihat jumlah pekerja hanya 3 orang sampai 5 orang per hari, sangat meresahkan," tandas Mulyadi Yakup. (hdp)