ATJ Dukung Keputusan Gubernur dan Forkopimda Terkait Penghentian Angkutan Batu Bara di Jalan Umum

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Keputusan Gubernur Jambi Al Haris bersama Forkompinda melarang angkutan batu bara lewat jalan umum masih menuai pro dan kontra.

Namun, banyak pihak yang mendukung keputusan pengalihan sementara angkutan batu bara ke jalur sungai tersebut, jelang jalan khusus batu bara selesai.

Salah satu dukungan datang dari Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) yang selama ini bekerja keras membantu mengatur lalulintas angkutan batu bara di jalan umum.

Ketua ATJ, Karyadi meminta semua pihak untuk bersabar dan menerima keputusan gubernur tersebut.. "Terkhusus kepada para sopir angkutan batu bara atau seluruh pihak yang terdampak atas kebijakan tersebut mohon bersabar," katanya.

Menurut Karyadi, dia sudah menduga larangan angkutan batu bara di jalan umum ini pasti akan terjadi.

"Saya sudah menduga ini pasti terjadi. Setiap pasca deskresi pasti ada kebijakan baru," kata Karyadi menanggapi kebijakan Gubernur Jambi tersebut.

Secara pribadi, Karyadi mengaku tidak kaget dengan kebijakan tersebut. Dia justru mendukung langkah tegas yang diambil Gubernur Jambi Al Haris.

"Saya pikir tidak masalah mundur selangkah buat maju 1.000 langkah. Yang perlu menjadi perhatian adalah belanja masalah dulu," katanya.

Menurut Karyadi, ATJ sudah memiliki banyak data terkait masalah hauling batu bara di Jambi. Dia juga menawarkan solusi, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Meski begitu, kata Karyadi, semua kembali kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang menjadi eksekutor. "Kami siap membantu,"ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Karyadi, ekosistem tata niaga hauling batu bara yang melalui jalan umum itu sudah terbentuk dan sudah jalan.

Tinggal satu langkah pemerintah hadir menjadi perekat dan memberikan regulasi agar perusahaan nakal yang pura-pura gila ketika lancar, dan pura-pura pahlawan ketika deskresi bisa diberi sanksi.

Bahkan, menurut Karyadi, ATJ punya data perusahaan perusahaan nakal yang pura pura gila ketika hauling lancar. Sebaliknya pura pura jadi pahlawan diskresi.

Data itu mereka dapat setelah enam bulan mengumpulkan. "Enam bulan saya dan tim belanja masalah agar dapat formula," katanya.

Formula itu, kata dia sudah ada, hanya saja ATJ belum diberi ruang yang lebar untuk diskusi agar lebih kongkrit. "Saya berharap di masa deskresi ini lah saatnya," kata dia.

Bahkan, menurut Karyadi, data berapa jumlah armada per hari, jumlah korban laka lantas, jumlah armada yang aktif, tambang yang aktif, mereka punya.

Dia siap buka bukaan data jika memang diperlukan.

" Intinya kita siap bantu pemerintah. Makanya kita dukung keputusan gubernur agar perusahaan perusahaan nakal tidak bisa pura pura gila lagi," pungkasnya. (*)