Inginkan Gencatan Senjata Permanen, Hamas Tolak Bebaskan Sandera

JAMBIUPDATE.CO,- Hamas menolak gencatan senjata sementara untuk membebaskan para sandera. Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) meminnta kesepakatan senjata permanen, dan Israel harus menghentikan serangannya serta menarik diri dari Jalur Gaza sebelum pertukaran tahanan dilakukan.

Pejabat senior Hamas menekankan bahwa pembebasan sandera dari pihaknya memerlukan jaminan Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza dan menarik seluruh pasukan. Kelompok militan Palestina itu mengulangi posisinya setelah Israel melakukan pertemuan dengan Qatar dan Mesir, dua negara yang menjadi mediator antara Israel dan Palestina.

“Keberhasilan pertemuan Paris bergantung pada persetujuan Pendudukan (Israel) untuk mengakhiri agresi komprehensif di Jalur Gaza,” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri pada Senin, 29 Januari 2024, dikutip dari kantor berita Reuters.

Belum jelas apakah Hamas akan membebaskan seluruh atau sebagian dari 132 sandera yang menurut Israel masih berada di Gaza jika syarat tersebut dipenuhi. Sebelumnya, Hamas pernah mengatakan bahwa pemulangan semua sandera akan dilakukan dengan syarat Israel membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setelah pertemuan pada Senin bahwa sudah ada kemajuan yang signifikan perihal pemulangan warga Israel. “Keputusan-keputusan tersebut akan segera diserahkan untuk pembahasan Pemerintah,” kata akun Perdana Menteri di X.

Seorang pejabat Palestina yang mengetahui tentang perundingan mediasi, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa Hamas ingin Israel setuju untuk mengakhiri serangan di Gaza dan menarik pasukannya, meski implementasi itu tidak serta-merta bisa dilakukan dalam waktu dekat. 

Hal tersebut merupakan syarat yang diajukan Hamas sebagai imbalan jika pihaknya menandatangani perjanjian tindak lanjut dari gencatan senjata sementara pada November 2023, saat kelompok tersebut membebaskan puluhan sandera.

Perjanjian tersebut harus didukung oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat, kata pejabat itu. Negara-negara tersebut mengirimkan delegasi penting untuk membahas krisis sandera di Gaza dengan tokoh senior intelijen Israel pada Ahad lalu. (*)