Terima Audiensi Kakanwil HAM, Ketua DPRD M.Hafiz Dukung Penuh Tusi Instansi Vertikal Baru di Jambi

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dengan adanya Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jambi, perhatian terhadap HAM tentu lebih spesifik.

Hal ini didukung penuh oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M.Hafiz saat audiensi pada Selasa sore (22/4/2025).

Ketua DPRD Provinsi Jambi M.Hafiz berharap dengan adanya instansi vertikal baru ini di Jambi bisa berkolaborasi baik.

Ia mengakui, ada beberapa poin yang dibicarakan seperti kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu disupport dari pemerintah.

"Tadi saya sampaikan segera nanti kita berkoordinasi dengan pihak aset Provinsi Jambi untuk kira-kira aset mana yang bisa untuk dipinjam pakai atauk dihibahkan nanti skemanya kepada Kanwil HAM," kata Ketua DPRD kepada Jambi Ekspres (22/4).

Disebutkan Hafiz, dalam pertemuan itu diketahui bahwa angka pelanggaran HAM di Provinsi Jambi tergolong normal.

"Meski ada sempat beberapa pelanggaran HAM tapi tidak termasuk dalam klasifikasi pelanggaran HAM berat," sebut Politisi PAN berusia 33 tahun ini.

Ditambahkannya, kedepan pihaknya juga mendukung program yang sudah diinstruksikan pusat terkait sertifikasi HAM pada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi.

" Nah ini nanti mau mulai berjalan dan kita DPRD siap mendorong karena mengingat ini juga demi kemakmuran masyarakat. Kita akan dalami lagi seperti apa poin-poin untuk mendapatkan sertifikasi HAM pada perusahaan," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil (Kakanwil) HAM Jambi Sukiman menyatakan sebagai Kanwil baru di Jambi pihaknya juga membutuhkan dukungan sarana perkantoran yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi.

"Harapan kami dengan keberadaan Kanwil HAM baru di Jambi dapat diterima dengan baik dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama nanti terutama dalam pembentukan legislasi yang bermuatan HAM, serta apemqjuan dan pemenuhan HAM masyarakat Jambi," sebutnya.

Selain itu, pihak Kanwil HAM juga menggalakkan program pelaku usaha juga yang harus memenuhi standar uji layak HAM. (aan)