Syarif Fasha Ungkap Komisi XII DPR Akan Gelar RDP, Minta Menteri ESDM Persingkat Waktu PI

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Komisi XII akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal Participating Interest 10% dengan Gubernur Jambi, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Bupati terkait. Langkah ini merupakan percepatan penyaluran PI.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII Syarif Fasha seusai menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) percepatan bersama Pansus PI DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/4/2025).

BACA JUGA: Besok, Muswil DPW PAN Provinsi Jambi Digelar, Empat Nama Ini Berpeluang Jabat Sekretaris Dampingi Al Haris

Menurut Fasha posisi Provinsi Jambi harus kami perkuat. Dengan adanya FGD ia menyatakan sudah tergambar tahapan penyaluran PI dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Migas.

"Kita Komisi XII akan melakukan RDP dengan mengundang nanti Gubernur Jambi Langsung, kemudian Kementerian ESDM, Bupati Terkait (daerah penghasil), kemudian SKK Migas dan K3S juga," ucap Fasha.

BACA JUGA: Heboh! Penemuan Fosil Misterius di Desa Teluk Majelis Tanjabtim, Diperkirakan Berusia Ratusan Tahun

Bahkan jika waktu tahapan penyaluran terlalu lama, pihaknya akan meminta Menteri ESDM bertindak.

"Kita minta Menteri persingkat ini semua, jangan terlalu lama. Jadi kalau bisa cair di tahun 2025 ini kenapa tidak ?," kata Fasha.

Untuk itu Ia mengingatkan agar Pemprov, BUMD juga harus mempersiapkan semua kelengkapan persyaratannya. Apalagi nanti proses terakhir itu ada perhitungan hamparan. "Perhitungan hamparan itu harus melibatkan ahli-ahli surveyor. Surveyor harus tahu, untuk Tanjung Jabung Barat berapa, Tanjung Jabung Timur berapa, Surolangun dan lain sebagainya. Ada enam daerah itu," sebut Politisi Nasdem ini.

Fasha juga sarankan agar Pemda juga jangan terlalu ngotot nanti ya, dalam hal pembagian hasil PI nanti. "Karena kalau satu saja daerah yang menolak atas pembagian persentase ini, maka tidak akan pernah terjadi PI ini. Sampai lebaran tiga kalibun setahun tidak akan terjadi," ingatnya.

"Jadi kami juga minta juga pemerintah provinsi, kabupaten juga untuk sama-sama membuat kesepakatan persentase ini. Karena yang paling rawan nanti pada saat persentase, akan ada ego masing-masing daerah nanti," ucapnya.

Fasha menambahkan, DPR berupaya mendorong jika ada kesulitan-kesulitan sepertu di kementerian atau lembaga-lembaga lain."Jadi kalau cair dulu uangnya baru bisa kita awasin. Kalau mengawasi itu gampang. Yang penting uangnya cair dulu. Dananya bisa digunakan untuk pembangunan di provinsi Jambi ini," terang Fasha.

Dalam FGD dengan tajuk lengkap optimalisasi PAD dan penandatanganan kesepakatan bersama PI 10 % Migas Wilayah Kerja, hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Pansus I PI Abun Yani, perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas.

Dan hadir juga Ketua DPRD Provinsi Jambi M.Hafiz, Wakil Ketua DPRD, Bupati terkait/perwakilan, anggota Pansus 1, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Asisten II Johansyah, Kepala Dinas terkait, mahasiswa dan stakholder lainnya. (aan)