Ketua DPRD Minta Bulog Perketat Mitra RPK

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, menyoroti fenomena belakangan ini terkait kasus penipuan konsumen penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia mendesak Bulog Jambi untuk lebih selektif dalam membuka kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) agar distribusi beras subsidi benar-benar tepat sasaran.

Menurut Hafiz Fattah, banyaknya jumlah mitra RPK justru menimbulkan persoalan baru. Bukan hanya persaingan yang tidak sehat, tetapi juga memunculkan oknum yang nekat melakukan pengoplosan beras hingga menjual di luar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: DPRD Jambi Sahkan APBD Perubahan 2025

“Seharusnya Bulog Jambi bisa lebih ketat lagi ya dalam pembukaan mitra RPK ini. Kita minta Bulog juga melakukan pengawasan secara ketat kepada rekanannya yang ada di wilayah Provinsi Jambi, mulai dari tahapan-tahapan di lapangan,” kata Hafiz.

Hafiz Fattah menyebut Bulog tidak hanya dituntut memperketat seleksi mitra, tetapi juga wajib memberikan arahan pasar agar mitra tidak kesulitan dalam menjual beras SPHP. Dengan begitu, distribusi berjalan lancar tanpa menyalahi aturan.

BACA JUGA: Dewan Minta Pemprov Serius Selesaikan Proses Due Deligence BUMD

“Jadi agar juga para mitra juga tidak kesulitan dalam penjualan, harusnya Bulog juga memberikan arahan pasarannya. Kita juga ingin perekonomian berjalan juga dengan baik, yang pasti penjualan tidak di atas harga ditentukan, itu tidak boleh juga, sangat menyalahi aturan,” tegasnya.

Politisi PAN ini juga menegaskan, jangan sampai masalah distribusi beras SPHP mengganggu perekonomian, khususnya pelaku UMKM. Ia menilai tujuan utama program SPHP adalah menjaga stabilitas harga beras sekaligus membantu masyarakat miskin mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

BACA JUGA: Ketua dan Waka I DPRD Provinsi Jambi Dialog Bersama PT SAS dan Warga Terdampak

“Jangan pula hal ini malah membuat rekanan juga bingung dalam penjualan. Karena perputaran modal yang tak jalan, tapi juga RPK juga tak boleh jual jumlah banyak ke daerah pelosok sehingga harga jadi gak teratur, malah bukan membantu pemerintah tujuannya, yang jelas pula harus diutamakan dulu warga sekitar terutama warga miskin,” pungkasnya. (*)